Partai Demokrat Jabarkan Poin-poin Pengkhianatan Nasdem Seusai Anies Baswedan Berpaling ke Cak Imin

Partai Demokrat Jabarkan Poin-poin Pengkhianatan Nasdem Seusai Anies Baswedan Berpaling ke Cak Imin

TRIBUNJATENG.COM - Inilah poin penting dari Demokrat sebagai reaksi Anies Baswedan membelot ke Cak Imin dari PKB.

Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyampaikan beberapa hal penting soal Anies Baswedan yang memilih Cak Imin menjadi pasangan Cawapres.

Poin-poin tersebut tertuang dalam sebuah rilis yang dibagikan oleh Partai Demokrat.

Adapun isi dari rilis tersebut adalah kronologis Demokrat diminta menyerah karena Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Nasdem dan PKB hingga perasaan Demokrat merasa dikhianati.

Dilansir dari rilis yang Tribunjateng.com dapatkan, berikut poin-poin penting dari partai Demokrat atas pembelotan Anies Baswedan ke Cak Imin:

1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan.

Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar.

Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).

3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

4. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis:

a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.