Kemitraan dengan UIN Walisongo Dilanjut, Bawaslu Kota Semarang Minta Mahasiswa Jadi Pengawas TPS

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bawaslu Kota Semarang lanjutkan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) UIN Walisongo Semarang, Rabu (13/9/2023).

Perjanjian kerja sama Bawaslu Kota Semarang dengan Fisip UIN Walisongo Semarang disaksikan ratusan mahasiswa yang ikut menyemarakan giat Sewindu Fisip UIN Walisongo Semarang.

Pokok perjanjian kerja sama meliputi akomodasi peran mahasiswa sebagai pengawas partisipatif dan aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Kegiatan ini juga dihadiri jajaran akademisi Fisip UIN Walisongo, Kabid Poldagri Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Semarang.

Baca juga: DPRD Kota Semarang Anggarkan Pengadaan Air Bersih APBD Perubahan 2023

Baca juga: Pengakuan Wanita Buang Bayi di Toko Oleh-oleh Semarang, Karena Malu Punya Anak di Luar Nikah

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman dalam sambutannya mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif menyukseskan pesta demokrasi bangsa dengan cara mengambil peran pada Pemilu 2024.

Dalam kesempatan ini Arief juga menanyakan kepada mahasiswa tentang pengalaman keikutsertaannya dalam Pemilu.

"Ini mayoritas pengalaman pertama bagi sebagian besar mahasiswa dalam Pemilu 2024."

"Jadi terlibatlah dan awasilah prosesnya agar berkualitas dan berintegritas," tegas Arief.

Selain itu Arief juga menyinggung terkait domisili mahasiswa yang berasal dari luar Kota Semarang untuk memilih di daerah asal atau mengurus pindah pemilih agar hak suara mahasiswa terakomodir.

"Kami berharap civitas akademik juga bisa membantu untuk mendata secara kolektif mahasiswanya yang pada hari H pemungutan suara tidak kembali ke daerah asal agar hak pilihnya terlindungi," ungkapnya.

Baca juga: Viral Guru SMAN 1 Bergas Kabupaten Semarang Hapus Mekap Siswi Tuai Pujian Netizen, Ini Kata Sekolah

Baca juga: Daerah Kekeringan di Semarang Meluas, Permintaan Bantuan Air Bersih Tembus 6 Tangki Per Minggu

Lebih lanjut Arief Rahman juga mendorong keterlibatan mahasiswa untuk menjadi Pengawas TPS (PTPS).

Pihaknya juga menginformasikan bahwa syarat menjadi PTPS dimudahkan dengan batasan usia minimal 21 tahun, yang artinya membuka peluang besar bagi generasi milenial dan Z mengawasi proses Pemilu di lingkup TPS.

"Pemilu tidak lepas dari pelanggaran sehingga semua harus jeli dan melek untuk menangkal salah satunya terkait politik uang," jelas Arief.

Pria alumnus Unissula Semarang ini menjelaskan bahwa semua harus berani menolak dan melawan praktik politik uang.

Semua pihak tak terkecuali mahasiswa dapat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran Pemilu.