Honor Penjaga Sekolah Jadi Rp 600 Ribu, DPRD Blora Janji Kawal Naik Jadi Rp 1 Juta

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Hasil kesepakatan Anggaran Perubahan (P-APBD) 2023 menjadi angin segar penjaga sekolah di Kabupaten Blora. 

Hal ini turut menandai perubahan nasib mereka, lantaran kini honor mereka naik, yakni disepakati mendapatkan Rp 600 ribu per bulan. 

Anggota DPRD fraksi PPP Achlif Nugroho Widi Utomo menjelaskan sebenarnya pihaknya sudah mengusulkan agar honor penjaga sekolah SD jadi Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. 

Baca juga: Sebulan Terima Honor Rp 100 Ribu, Penjaga Sekolah di Blora Desak Peningkatan Kesejahteraan

Tetapi karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, sehingga pada APBD Perubahan hanya bisa menganggarkan Rp 600 ribu. 

Pihaknya berjanji akan mengawal di anggaran 2024 agar honor mereka menjadi Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta sesuai kesepakatan awal.

Menurutnya, meski sudah mengalami kenaikan, lantaran sebelumnya mereka diberi honor seenaknya hingga hanya ada yang mendapatkan Rp 100 ribu, tapi usaha memberikan kesejahteraan bagi penjaga sekolah SD terus berlanjut. 

‘’Untuk honor penjaga sekolah SD disepakati 600 ribu per bulan. Terhitung sejak diketoknya APBD Perubahan ini. Untuk APBD 2024 kami akan mengawal serius agar nantinya bisa kembali naik," ucap Achlif Nugroho Widi Utomo kepada tribunmuria.com, Kamis (21/9/2023).

"Sesuai dengan usulan awal yakni Rp 800 untuk yang masa kerja di bawah empat tahun. Dan Rp 1 juta untuk masa kerja di atas empat tahun,’’ tutur anggota Banggar itu.

Selain itu, juru bicara gabungan fraksi (Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai NasDem, Fraksi, Partai Golongan Karya, Fraksi PKS-Gerindra, Santoso Budi Susetyo mengatakan, setidaknya ada 13 poin pandangan yang disampaikannya. 

Salah satunya adalah tentang kesejahteraan penjaga sekolah di Blora. 

‘’Kami Gabungan Fraksi-Fraksi menerima keluhan dari paguyuban penjaga sekolah di Kabupaten Blora untuk diperhatikan kesejahteraannya yang sampai saat ini honor masih kurang dari Rp 250 ribu. Nominal tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan keluarga," jelasnya. 

"Kami Gabungan Fraksi-Fraksi mengusulkan penjaga sekolah dasar negeri dengan masa kerja lebih dari 4 tahun agar mendapatkan honor murni dari daerah sebesar Rp 1 Juta," tambahnya.

Sedangkan, lanjutnya, penjaga sekolah dengan masa kerja kurang dari 4 tahun agar mendapatkan honor murni dari daerah sebesar Rp 800 ribu. 

"Dan, seluruh penjaga sekolah dasar negeri agar diusulkan mendapatkan BPJS Kesehatan,’’ ujarnya.

Sementara itu salah satu penjaga sekolah SD di Blora, Hartanto mengaku bersyukur dengan adanya kenaikan dan kepastian itu. 

Sebab, sebelumnya honor penjaga sekolah tak menentu. Ada yang hanya menerima Rp 100-500 ribu per bulan. 

Sebelumnya, ratusan penjaga sekolah SD di Blora berkali-kali audiensi hingga gelar aksi menuntut kesejahteraan. 

‘’Alhamdulillah kami tetap bersyukur. Tetapi, kami akan kawal sampai kami semua jadi ASN atau PPPK. Paguyuban penjaga siap mengawal sampai tuntutan kami terpenuhi,’’ jelasnya.

Sebelumnya, ratusan penjaga sekolah SD di Blora berkali-kali audiensi hingga gelar aksi menuntut kesejahteraan. Karena diberi honor tak seberapa. 

Wakil Ketua Paguyuban Penjaga Sekolah SD di Blora Padiman mengatakan mayoritas upah dari para penjaga sekolah hanya Rp 500 ribu per bulan. Bahkan mirisnya ada yang kurang dari jumlah itu.

"Yang Rp 500 itu biasanya dari Bos Rp 250 dan sisannya kemudian dari APBD. Yang dari APBD pun kadang empat bulan sekali,’’ jelasnya. 

Menurutnya dengan honor segitu, nasib penjaga sekolah nasibnya belum merdeka. Terlebih ada sebagian penjaga yang menerima hanya Rp 100 ribu per bulan. 

Padahal menurutnya sebagian besar para penjaga itu memiliki masa bekerja lebih dari lima tahun. 

Tetapi mereka tetap bertahan karena masih memiliki niat dan nurani untuk pengabdian. (Kim)