Puncak Latihan Sispamkota Polda Jateng : Polisi Diminta Sabar Hadapi Massa

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Direktorat Sabhara Polda Jateng  menggelar puncak latihan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Sirkuit Mijen, Kota Semarang, Senin (25/9/2023). 

Dalam latihan diperagakan ratusan massa melakukan kericuhan sebagai bentuk protes atas hasil pemilihan suara. 

Mereka terlibat bentrok dengan  petugas keamanan yang terdiri dari TNI-Polri dan Stakeholder terkait. 

Kerusuhan akhirnya berhasil diredam melalui berbagai tahapan penggunaan kekuatan yang diperagakan oleh sebanyak 665 personel Ditsabhara, Brimob Polda Jateng, serta didukung oleh unsur TNI dan stakeholder lainnya.

Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi memuji personel pengamanan yang tetap bergerak dalam ikatan regu, peleton dan kompi. 

Dalam peragaan juga tergambar bahwa petugas mampu menjaga kesabaran dan tidak mudah terpancing oleh provokasi massa.

"Meski tim anarkis diperagakan oleh sesama rekan sendiri, tapi menghadapi tim anarkis yang memperagakan dengan serius semua tahapan, saya lihat petugas tetap sabar dan tidak terprovokasi," terangnya.

Kapolda menjelaskan, simulasi ini adalah yang terakhir digelar, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di seluruh Polres Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

"Di samping Sispamkota, kita juga gunakan sispam VVIP dan Sispam Mako. Semua sudah kita latihkan dengan harapan saat pentahapan pemilu, jajaran Polda Jateng dengan stakeholder yang lain sudah siap pakai dalam penggunaannya," paparnya.

Di sisi lain, ancaman gangguan di dunia maya juga menjadi perhatian Polda Jateng.

Melalui Virtual Police, pihaknya terus melakukan Patroli Cyber untuk mengantisipasi penyebaran konten negatif.

Tim Virtual Police terdiri dari Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Intelijen dan Humas yang melakukan Patroli Cyber mengingatkan masyarakat terkait konten negatif yang diunggah.

"Mereka akan mengingatkan soal informasi black campaign, hoax, hatespeech dan sebagainya," katanya.

Bila peringatan tidak diindahkan maka akan dilakukan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dengan koordinasi Bawaslu untuk menentukan apakah tergolong tindak pidana pemilu atau bukan. 

"Ya nanti kita kerja bersama pihak lainnya seperti Bawaslu," ungkapnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sujadna, menegaskan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Provinsi Jawa Tengah perlu ditekankan.

"Kita harus mengetahui, memahami politik itu. Jadi jangan sampai ada anggota ASN bermain politik praktis, dalam hal ini netral," tandasnya. (iwn)