Progres Pengentasan Kemiskinan di Jateng, 48 Desa di Demak Miskin Ekstrem

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak fokus tangani 48 desa miskin ekstrem.

Kepala Dinsos P2PA Demak, Eko Pringgo Laksito mengatakan, tahun 2023 ini penanganan kemiskinan ekstrem berfokus pada desa-desa tersebut.

Eko menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara bertahap.

"Kemudian dari hasil verifikasi validasi di antara sarana prasarana, akses air bersih, rumah tidak layak huni, jamban, listrik, sudah ditangani secara pertahap," kata Eko, akhir September 2023 lalu.

Koko sapaan akrabnya menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Demak menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Pemkab sendiri. "Baik dari APBN, ataupun APBD Provinsi maupun Kabupaten, juga ada CSR dari desa," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan kemiskinan juga sudah meliputi penyandang disabilitas.

"Ada 159 penyandang disabilitas diintervensi, dari Dinsos kabupaten maupun Dinsos Provinsi," terangnya.

Demikian juga kasus stunting termasuk penanganan komprehensif.

"Stunting juga sudah ditangani di 48 desa prioritas, dan juga dari hasil survei status gizi (SSGI)," tuturnya.

Tahun 2024, Pemkab Demak telah menyiapkan verifikasi validasi data kemiskinan ekstrem sebanyak 820.000 jiwa.

"Kemudian penyiapan intevensi di tahun 2024 sekarang ini proses verifikasi validasi untuk 820 000 jiwa, 140.000 lebih jiwa," jelasnya.

Saat ini Dinsos Demak melakukan tahapan untuk verifikasi validasi data kemiskinan ekstrim hingga sudah sampai di 56 persen.

Kepala BPS Kabupaten Demak Henri Wagiyanto mengatakan untuk data Kemiskinan di Kabupaten Demak masih dalam proses perhitungan.

"Data kemiskinan di Demak untuk tahun 2023 belum ada, masih proses penghitungan di BPS Pusat," kata Henri kepada Tribunjateng.

Diketahui bahwa Angka kemiskinan ekstrem pada 2022 mencapai 25.590 jiwa atau sebesar 2,16 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Demak.

Desa Kangkung merupakan 1 dari 5 desa di Kecamatan Mranggen yang termasuk desa lokus prioritas PKE. Adapun 5 desa kategori miskin ekstrem di Kecamatan Mranggen adalah Desa Wringinjajar, Tegalarum, Banyumeneng, Sumberejo, dan Kangkung.

Jumlah penduduk di Desa Kangkung ada 8.271 jiwa atau 2.676 KK dengan perincian 4.144 laki-laki, 4.127 perempuan.

Sekda Demak Akhmad Sugiharto mengatakan bahwa pihaknya telah membuat tim yang diketuai oleh Wakil Bupati Demak untuk menangani permasalahan kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Demak.

"Untuk penangan di pemkab sendiri, kami sudah ada tim sendiri sementara ini ketua timnya untuk penanganan kemiskinan Pak Wakil," kata Sekda Demak.
Miskin Ekstrem Ada 12.680 Jiwa

Selain di Demak, pengentasan kemiskinan juga dikebut oleh Pemkab Batang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2022 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2021.

“Posisinya berada di angka 5,97 persen tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 masih 4,88 persen. Capaian angka itu lebih tinggi dari nasional dan Jawa Tengah,” tutur Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki.

Sedangkan data kemiskinan tahun 2022 juga mengalami penurunan yaitu di angka 8,98 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,68 persen. Kemiskinan ekstrem tahun 2021 di angka 2,97 persen dan pada 2022 berhasil ditekan hingga turun di angka 1,55 persen.

Angka kemiskinan ekstrem itu berada di 21 desa atau dari total jumlah penduduk Batang sekitar 12.680 jiwa.

“Tidak terlalu banyak, namun ini juga menjadi fokus kita untuk segera kita entaskan pada program tahun 2024," ujarnya.

Berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan pun dilakukan dari berbagai lini seperti pada Disnaker dengan program-program pelatihan kerja, juga ada Batang Karier.

Pemerintah Kabupaten Batang juga telah melakukan aksi maklumat bersama Kemnaker RI dan Provinsi Jawa Tengah menggelar penandatanganan Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) tahun 2022 hingga 2027 serta pengukuhan TKDV dan meresmikan pengembangan dan integrasi Batang Carreer.

Aksi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata serta untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kemudian penyaluran bantuan dari Dinsos Batang mulai dari bantuan untuk fakir miskin, yatim piatu, hingga bantuan yang bersifat modal usaha.

Lalu juga ada program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) dan PMI Kabupaten Batang.

Selain itu juga ada sinergi dari Perusahaan Swasta melalui program CSRnya membantu menekan atau menanggulangi kemiskinan ektrem di Kabupaten Batang. (tim/ito/din-bersambung)