DPRD Kota Surakarta Rapat Paripurna Raperda Penyelenggaraan Bangunan & Perlindungan Pengelolaan LH

TRIBUNJATENG.COM, SOLO – DPRD Kota Surakarta mengadakan Rapat Paripurna I dan II Raperda Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Raperda Tentang Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo itu terselenggara secara terbuka di gedung DPRD Kota Surakarta , Kamis (19/10/2023).

Dalam rapat tersebut ada dua agenda yakni, nota penjelasan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka serta pandangan umum fraksi-fraksi terkait dua pembahasan tersebut.

Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo mengatakan saat ini baru dalam tahapan nota penjelasan Walikota dan pandangan umum fraksi-fraksi.

"Ada tiga fraksi yang menanggapi dan nanti Paripurna berikutnya kita agendakan untuk jawaban Walikota terkait nota penjelasan tadi yang disampaikan."

"Dan untuk alat kelengkapan yang membahas dalam hal ini pansus (panitia khusus) nanti," katanya kepada Tribunjateng.com.

Setelah Wali Kota membahas, kata Budi baru dibahas di Pansus. Nantinya juga akan ada dua pansus, terkait Lingkungan Hidup dan Bangunan Gedung.

Dalam kesempatannya, Gibran mengatakan bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia.

Karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat.

Sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang handal, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan hidup.

"Dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan pasca ditetapkannya Undang-undang tentang Cipta Kerja Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung perlu dilakukan penyesuaian salah satunya terkait dengan standar teknis bangunan gedung," kata Gibran.

Peraturan perundang-undangan pasca ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini menjadi norma, standar, prosedur dan kriteria bangunan di daerah.

Selain itu peraturan daerah ini juga ditujukan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan sehingga harus diselenggarakan secara tertib diwujudkan sesuai dengan fungsinya serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan.

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup."

"Dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum," terang Gibran.

Selama ini kebijakan rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup di kota Surakarta.

Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2023- 2053 merupakan amanat pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahannya.

"Selain itu, rancangan peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan di Kota Surakarta," tutupnya.

Setelah itu dilakukan pandangan fraksi yang disampaikan perwakilan dari partai politik. Yakni perwakilan dari Partai Golkar-PSI,  perwakilan PAN-Gerindra dan PKS. (uti)

Baca juga: Mahasiswa Farmasi Unsoed Kembangkan Analisis Fingerprinting Jamin Keaslian Bawang Merah Brebes

Baca juga: Bakorsi Demak Beri Buket Ke Ketua KPU Demak Hingga Ratusan Bendera & Stiker Anies dan Cak Imin

Baca juga: Nguri-uri Budaya, Pemkot Semarang Inisiasi Festival Wayang Orang Nasional 2023

Baca juga: Mengenal Watak Weton Kamis Pon Menurut Primbon Jawa, Lengkap dengan Asmara dan Rezeki