Soal Politik Dinasti yang Dilekatkan ke Gibran, Kubu Prabowo Senggol Megawati dan Soekarno

TRIBUNJATENG.COM - Sebanyak 60,7 persen responden sepakat jika langkah Gibran Rakabuming Raka melaju ke Pilpres 2024 menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto sebagai politik dinasti.

Prosentase ini merujuk pada hasil survei Litbang Kompas terbaru. 

Dalam hasil survei Litbang Kompas, responden ditanya apakah langkah Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.

Hasilnya, sebanyak  60,7 persen responden mengatakan iya.

Sementara 24,7 persen responden mengatakan bukan, dan 14,6 persen responden mengatakan tidak tahu.

Menanggapi hasil survei soal politik dinasti, Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Gibran, Wihadi Wijayanto menyebut sebagai hal lumrah.

 Kata Wihadi, politik dinasti sudah ada di Indonesia sejak lama.

Baca juga: Gibran Maju Pilpres, Survei Kompas Ungkap Publik Memandang Negatif Politik Dinasti

Ia pun mencontohkan beberapa kasus politik dinasti, salah satunya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya kira kalau kita bicara dinasti, hampir semuanya  perpolitikan di Indonesia ini ada dinastinya, kalau kita melihat di PDI Perjuangan sendiri pun dimulai dari Pak Presiden Soekarno, ke Bu Mega sampai ke Puan itu kan juga menjadi satu garis dinasti," kata Wihadi.

"Kemudian Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) itu juga satu dinasti, kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri, ayah Pak Prabowo adalah Pak Soemitro," lanjutnya.

Baca juga: Gibran Kantongi Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari PN Solo, untuk Syarat Cawapres

Baca juga: Beda Nasib Gibran dan Budiman Sudjatmiko, Sama-sama Dukung Prabowo dan Tak Ikuti Instruksi Megawati

Wihadi pun berpendapat soal politik dinasti ini semestinya tidak lagi dipermasalahkan.

"Kalau dinasti ini boleh, kalau dinasti ini enggak boleh, kan tidak seperti itu juga," tuturnya.

Dia lantas menyingging praktik politik dinasti yang juga terjadi di Amerika saat Presiden Kennedy menjabat.

Terpenting menurutnya adalah hal itu digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Saya kira, kita harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sejauh untuk kebaikan bangsa dan negara kenapa tidak? Karena ini kan sebenarnya adalah suatu hal yang positif, artinya kalau kita bicara di pepatah jawa, bibit bebet bobot ada," ungkap Wihadi.