Pemerintah Godok Solusi Persimpangan Exit Tol Bawen Tanpa Traffic Light

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pihak-pihak terkait terus melakukan pembahasan untuk mencari solusi agar tidak terulang lagi kecelakaan maut di depan exit tol Bawen Kabupaten Semarang.

Selain itu, juga mencari cara agar arus lalu lintas Solo-Semarang, Exit Tol Bawen-Ambarawa tanpa ada Traffic light.

Pembahasan itu melibatkan Pemerintah Pusat, Pemda, Dishub, KNKT dan Balai Pengelola Transpotasi Darat (BPTD) Jateng.

Erry Derima Riyanto, Kabid Lalulintas Jalan Dishub Provinsi Jateng, menuturkan, interchange Tol Bawen merupakan wewenang Balai Pengelola Transpotasi Darat (BPTD) Jateng.

Meski demikian, Dishub juga mengikuti pembahasan, di mana Dishub mendukung dan memfasilitasi kebijakan dari pemerintah pusat.

"Beberapa wacana tersebut seperti tidak memfungsikan kembali traffic light yang ada di depan exit Tol Bawen," kata Erry Derima Riyanto, Rabu (18/10) lalu.

Putar Balik

Jika hal tersebut dilaksanakan, kendaraan yang melintas di Jalan Nasional Bawen bisa terus lurus.

Sementara kendaraan yang tol mengambil arah kiri dan dari arah selatan akan diarahkan untuk putar balik. Ia berujar lokasi putar balik masih dicari titiknya, hal tersebut lantaran arus lalulintas di sekitar exit Tol Bawen padat.

“Karena jangan sampai adanya titik putar balik justru menimbulkan permasalahan baru,” ucapnya.

Erry mengatakan, wacana lainya yaitu mengatur tingkat kemiringan turunan di depan exit Tol Bawen. Jika kemiringan turunan Jalan Nasional diatur ulang, Erry berharap pengelola tol untuk mengurangi perlintasan.

Selain itu ia berharap adanta rest area untuk kendaraan berat sebelum melintasi turunan Bawen.

“Namun hal tersebut menunggu rekomendasi dari KNKT termasuk desain exit Tol Bawen yang akan menyambung dengan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta,” kata Erry.

Menurutnya, ada wacana lainya terkait pengaturan exit Tol Bawen. Seperti memperlebar Jalan Nasional yang ada di depan exit Tol Bawen. Namun wacana tersebut masih dalam proses kajian.

“Karena di lokasi tersebut ada tanah Kementerian PUPR dan harus ada pembebasan lahan jika Jalan Nasional diperlebar,” jelasnya.