Mahasiswa Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah Soroti Sembilan Tahun Kepemimpinan Joko Widodo

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Mahasiswa berbagai universitas yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil Jawa Tengah lakukan unjuk rasa  di kantor Provinsi Jawa Tengah, Rabu (25/10/2023). Para mahasiswa itu menyoroti  putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia dan sembilan tahun kepemimpinan Joko Widodo.

Unjuk rasa sempat memanas dengan aksi dorong antara mahasiswa dengan polisi. Ketegangan itu mereda setelah para mahasiswa didatangi anggota DPRD Provinsi Jateng Budi Tjahyono. Unjuk rasa berakhir dengan aksi bakar ban.

Koordinator lapangan aliansi masyarakat sipil Jawa Tengah, Razar Siregar mengatakan pada unjuk rasa itu mengevaluasi sembilan tahun kepemimpinan Jokowi. Banyak hal yang dianggapnya tidak berpihak kepada masyarakat.

"Justru yang dilakukan itu mencederai masyarakat," ujarnya.

Ada beberapa aspek yang dibahas pada nota kesepakatan yaitu aspek hukum, hak asasi manusia, ekologi dan agraria, serta pendidikan. Beberapa poin itu disampaikan dan dikonsolidasikan oleh aliansi masyarakat Jawa Tengah.

"Kami mengevaluasi seorang Presiden yang kami rasa banyak sekali ketidakjelasan dan mencedarai hak-hak masyarakat," tuturnya.

Pada aksi tersebut, pihaknya juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut sebagai permainan. Dirinya merasa konstitusi dipermainkan oleh Presiden.

"Rasa-rasanya ini menjadi wahana permainan dan mencari celah pada akhirnya anaknya sendiri sebagai calon wakil Presiden. Secara logika tidak mungkin tidak ada campur tangan Presiden," imbuhnya.

Ia mengatakan pada aksi itu tidak mau memberikan panggung kepada anggota DPRD. Dirinya tidak mau aksinya dimanfaatkan para politikus.

"Karena musim kampanye kami tidak mau memberikan panggung para  dewan agar terlihat mengayomi masyarakat. Kami membacakan sendiri tuntutan kami dan meminta tanda tangan agar disampaikan ke DPR," imbuhnya.

Sementara itu Kabag Ops Polrestabes Semarang, AKBP Joko Wicasksono mengatakan aksi yang dilaksanakan mahasiswa tergabung dalam aliansi masyarakat sipil Jawa Tengah berjalan cukup kondusif. Keinginan aspirasi yang dibuat itu bisa disampaikan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan anggota DPRD.

"Apa yang dikehendaki kami kawal dan berjalan lancar," tuturnya.

Joko menuturkan anggota yang dilibatkan pengamanan berjumlah 380 personel dari Polrestabes Semarang maupun Direktorat Samapta Polda Jateng, dan Brimob. Dirinya berharap penyampaian pendapat sesuai prosedur.

"Selama tidak bertentangan dengan hukum kami akan berikan pelayanan. Kalau pemboceng yang tahu kelompok mereka. Kami sudah tahu karakter dari mereka yang melakukan penyampaian pendapat di Pemda," tandasnya. (*)