Pj Gubernur Jateng Instruksikan Deteksi Dini Potensi Permasalahan Pemilu

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana meminta kepada jajaran Bakesbangpol mampu melakukan deteksi dini tehadap potensi permasalahan pemilu di wilayahnya.

Hal tersebut guna menciptakan iklim kondusif dan toleran jelang pemilu di Jateng.

Untuk itu Nana berujar deteksi dini harus betul-betul dilakukan.

“Harus pasang mata, pasang telinga dan harus punya jaringan, untuk melakukan deteksi dini,” katanya, Kamis (26/10/2023).

Melalui deteksi dini, ia berharap setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik akan segera terselesaikan.

“Jangan nunggu besar. Jadi saya minta, sekecil apapun, segera diselesaikan," tegasnya.

Baca juga: Pemilu 2024, Pj Gubernur Jateng Bentuk Tim Khusus, Ini Tugasnya

Baca juga: Jelang Pemilu, Pemprov Jateng Genjot Perekaman e-KTP untuk Pemilih Pemula

Baca juga: Polda Jateng Intruksikan Polsek Latihan Sispam Mako: Antisipasi Serangan Teroris Selama Pemilu 2024

Dikatakan Nana, perangkat terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa dijadikan kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah.

Oleh karena itu, jejaring sosialnya  harus diperluas, karena Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.

Ia juga meminta stakeholder sesering mungkin melakukan koordinasi, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kesbang, Dir-intel Kasat-intel, Pasintel di Kodim dan lainnya.

“Saya minta terus dilakukan koordinasi setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya," tuturnya.

Terpisah Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, pesta demokrasi 2024 adalah pekerjaan yang tidak ringan.

Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak, dengan jumlah pemilih yang besar.

Menurutnya, setiap kontestasi politik, punya potensi konfliknya masing-masing. Maka, yang perlu dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholdernya adalah menekan terjadinya konflik, agar tidak berpotensi menjadi besar.

Untuk meredam konflik, terang Luthfi, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system. Dalam strategi ini, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan ini yang mengambil peran untuk mendinginkannya.

Selain membentuk kelompok Cipayung, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial. Dalam strategi ini, Polda menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat.

Di samping itu, diterapkan pula manajemen media dengan melaksanakan patroli siber. 

"Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita, " ungkap Luthfi dalam keterangan tertulisnya.

Tak hanya Kapolda, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI, Widi Prasetijono beberapa waktu lalu juga memberi penegasan.

Penegasan tersebut terkait sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan pemilu-pilkada yang sukses.

Sinergi dan kolaborasi diperlukan, karena setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan.

"Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, ada sejumlah ruang Grey area yang perlu dikerjakan bersama-sama.

“Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu selesai, " imbuhnya.