Hadi Tjahjanto: Semarang Bakal Jadi Kota Pertama Lengkap Sertifikat PTSL di 2023

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kota Semarang bakal menjadi kota lengkap pertama pada 2023 dalam hal penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto usai menyerahkan 10 sertifikat tanah dan dua tanah wakaf di Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Kamis (2/11/2023). 

"Kota Semarang ini untuk target sertifikat PTSL ada 688 ribu, yang sudah realisasi terdaftar ada 681 ribu atau sudah 99 persen. Sebelum akhir tahun, Kota Semarang segera kita deklarasikan menjadi Kota Lengkap pertama," ujarnya. 

"Saya berterima kasih dengan ibu Wali Kota Semarang karena pro aktif untuk membantu program sertifikasi PTSL ini," papar Hadi. 

Tak hanya itu, lanjut dia, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memberikan keringanan untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 40 persen patut diapresiasi. Ini tentu cukup meringankan beban masyatakat. 

"BPHTB masyarakat juga diringankan, sehingga kita lihat tadi pada waktu pembagian sertifikat masyarakat juga senang sekali. Mereka menerima dengan suka cita karena pajaknya diringankan oleh Ibu wali Kota," jelasnya. 

Dia berharap, seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia bisa mencontoh Pemkot Semarang dengan membebaskan atau meringankan beban pajak atau BPHTHB. 

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, proses pensertifikatan PTSL di Kota Semarang sudah hampir 100 persen, atau mencapai 99 persen. 

"Kami terus berkoordinasi dengan BPN agar akhir tahun 2023 bisa 100 persen atau selesai. Nanti bisa dideklarasikan oleh Pak Menteri bahwa Semarang ini merupakan kota pertama yang berhasil menyelesaikan PTSL 100 persen di Indonesia," kata Ita. 

Menurutnya, kunci Kota Semarang bisa menjadi Kota Lengkap pertama yakni adanya koordinasi dan kolaborasi. Sejak 2016, pihaknya selalu melakukaan koordinasi tidak hanya PTSL saja, tapi juga pembebasan-pembebasan, terutama untuk proyek nasional.  

Tak hanya itu, Kota Semarang juga memberikan hibah bantuan kepada BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah milik masyarakat.

 "Jadi selama tiga tahun ini kami memberikan support berupa hibah. Tahun 2023 ini adalah hibah terakhir," ujarnya. 

Dia menyebut, hibah diberikan oleh Pemkot Semarang karena anggaran BPN dan Kementerian ATR/BPN yang terbatas. Sehingga, perlu dorongan dari pemerintah daerah. 

Selain pemberian hibah untuk proses sertifikat PTSL di BPN, Pemkot Semarang juga memberikan diskon untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 40 persen. 

"Dengan diskon ini masyarakat bisa mendapatkan keringanan dan kemudahan untuk pembayaran, karena ini kan memang amanah undang-undang sehingga harus dilakukan," sebutnya. 

Pada 2024 mendatang, Ita menambahkan, Pemerintah Kota Semarang akan menginventarisir aset-aset Pemkot Semarang. (eyf)