Netralitas Polri Jadi Sorotan, Relawan Ganjar: Kami Udah Kayak Teroris

"Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu," ujarnya.

Benny menegaskan, publik pun mempertanyakan sikap Polri yang diam ketika ada anggotanya memasang baliho parpol.

"Tetapi pertanyaan publik kemudian kenapa institusi Kepolisian diam? Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu," tukasnya.

Ia mencotohkan ketika pada pilpres 2019 bendera Partai Demokrat dibakar massa, dan Polri hanya diam. "Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," tuturnya.

Benny mengajak Kepolisian harus menjadi payung hukum dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Semua parpol merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kami terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin turut mengkritisi netralitas aparat kepolisian jelang pemilu 2024.

Sebab, ia mendapat informasi oknum polisi pasang baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat. "Itu kenapa PSI dipasangkan balihonya oleh polisi? PSI, PSI, di Jawa Barat ada di media," jelasnya.

Safaruddin menegaskan, jika hal itu yang terjadi, maka polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral. Ia meminta Kabaharkam untuk mengklarifikasi hal tersebut.

"Ini polisi yang memasangkan. Kalau begini bapak jadi pemain, dan bapak tidak bisa mengamankan jika ada kekacauan di situ. Ini kesempatan dijawab, diklarifikasi, itu bener atau enggak," ucapnya.

Safaruddin pun mengaku heran dengan banyaknya baliho PSI di berbagai daerah. "PSI kan, memang jadi bingung juga kami. PDIP itu kan sudah sekian puluh tahun jadi parpol, anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa memasang sekian baliho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 (baliho) per kecamatan. Menurut di koran," ujarnya.

"Mohon diklarifikasi supaya membersihkan nama polisi, kalau itu tidak betul, kalau betul diakui sajalah," tukas mantan Kapolda Kalimantan Timur itu. (Tribunnews/Fersianus Waku/Chaerul Umam/Igman Ibrahim)