Jateng Komitmen Gelar Pemilu Damai, Pj Gubernur: Sosialisasi ke Masyarakat dengan Massif

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Jawa Tengah deklarasi Pemilu Damai 2024, Minggu, (26/11/2023).

Deklarasi yang digelar di Gor Jatidiri juga dihadiri partai politik dan organisasi masyarakat (ormas).

Selain itu deklarasi Pemilu Damai 2024 juga dihadiri Ketua DPRD Jateng, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda, KPU, dan Bawaslu Jateng hingga ketua partai politik di Jawa Tengah.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan ada empat poin pada deklarasi Pemilu Damai 2024 yaitu melaksanakan pemilu yang berkualitas, luber, jurdil. 

Kemudian menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu mewujudkan pemilu damai. 

Terakhir partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

"Semoga deklarasi Pemilu Damai 2024 ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan massif. Sehingga berbagai tahapan pemilu juga dapat berjalan dengan damai," kata Nana Sudjana.

Baca juga: Ditbinmas Polda Jateng Galakan Deklarasi Pemilu Damai, Ajak Tokoh Agama, Satpam Hingga Ojol

Baca juga: Wujudkan Pemilu Damai, Polres Demak Gelar Trabas Kamtibmas

Baca juga: Ngaku Tak Mengerti Aturan, 4 ASN Kena Tegur Bawaslu Gara-gara Kampanyekan Peserta Pemilu

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menuturkan deklarasi itu merupakan bagian Operasi Mantap Brata menciptakan pemilu damai.

Terkait pemilu, jumlah anggota yang dikerahkan berjumlah 22 ribu baik dari personel TNI/Polri. Personel itu disebar 117  ribu tempat pemungutan suara (TPS).

"117 ribu TPS kualifikasinya 37 TPS sangat rawan, 545 TPS rawan, dan 116.720 TPS yang kurang rawan," imbuhnya.

Menurutnya, upaya menciptakan pemilu damai telah disiapkan dan sudah dilakukan. Persiapan itu saat ini tinggal dilaksanakan.

"Deklarasi merupakan upaya colling system. Deklarasi tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan juga oleh para tokoh," jelasnya.

Terkait pelanggaran pemilu ia menyebut hingga saat ini belum ada. Namun demikian Ditreskrimsus Polda Jateng bersama para kapolres se Jateng telah membahas mengenai penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.