Pj Gubernur Jateng Jelaskan Alasan Penetapan UMK, Buruh: Rekomendasi Bupati Walikota Jangan Diubah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan alasan penetapan UMK.

Ia menyebutkan, penetapan UMK sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Penetapan tersebut juga menjadi program prioritas nasional.

Untuk itu, ia berpedoman terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Penetapan UMK memperhatikan inflasi Provinsi Jateng.

Baca juga: Kabupaten dengan UMK Terendah se-Indonesia Ada di Jateng, Ini Daftar 10 Besar UMK Terendah Nasional

"Pertumbuhan ekonomi kabupaten kota juga jadi dasar penetapan UMK," katanya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, dikatakannya nilai alfa juga menjadi dasar penetapan upah.

Penetapan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penetapan tenaga kerja.

Sementara data yang digunakan dalam penetapan UMK merupakan data dari BPS.

Nana mengatakan, rata-rata kenaikan UMK Jateng 2024 di angka Rp 89 ribu lebih.

"Niali tersebut setara dengan 4,08 persen," paparnya.

Upah minimum yang ditetapkan, hanya berlaku untuk pekerja dengan masa bekerja kurang dari 1 tahun.

Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, upah berpedoman pada struktur skala upah.

Regulasi mengenai struktur skala upah akan diterbitkan melalui SK Gubernur Jateng.

"Hal itu sebagai pedoman para pengusaha untuk menetapkan upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun," terangnya.