Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Rohingya

Ide Wakil Presiden Ma'ruf Amin Buka Peluang Pulau Galang Jadi Tempat Pengungsi Rohingya

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan peluang untuk menjadikan Pulau Galang di Kota Batam sebagai tempat bagi pengungsi Rohingya.

TRIBUNNEWS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diwawancarai oleh Tribunnews.com di Rumah Dinas Wapres di Jakarta, Kamis (9/7/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJATENG.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan peluang untuk menjadikan Pulau Galang di Kota Batam, Provinsi Riau, sebagai tempat bagi pengungsi Rohingya.

Ma'ruf mengingatkan bahwa Pulau Galang sebelumnya telah digunakan untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun yang lalu.

"Pulau Galang pernah menjadi lokasi penampungan untuk pengungsi Vietnam. Kita akan membahas kembali apakah akan dilakukan hal serupa. Menurut saya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah solutif," kata Ma'ruf Amin di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, yang disiarkan melalui kanal YouTube Wakil Presiden RI.

Baca juga: Ketua MPU Aceh Pertanyakan Pengawasan Pemerintah Terhadap Kapal Rohingya Mendarat di Aceh

Wakil Presiden menekankan bahwa masalah pengungsi Rohingya merupakan isu kemanusiaan yang harus diatasi bersama.

"Kemanusiaan mewajibkan kita untuk menangani masalah ini," ujar beliau.

Ma'ruf menyatakan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya tidak mungkin dilakukan. Namun, sebelum mereka ditempatkan, pemerintah Indonesia harus merencanakan berbagai antisipasi. Hal ini dianggapnya penting untuk menghindari beban di masa depan, baik bagi negara maupun masyarakat.

"Selama ini, menolak mereka tidak mungkin dilakukan, tetapi kita perlu mengantisipasi agar tidak ada penolakan dari masyarakat. Selain itu, kita perlu memastikan bahwa tidak semua pengungsi beralih ke Indonesia dan menjadi beban," jelasnya.

Ma'ruf juga menyoroti fakta bahwa negara-negara di Eropa, seperti Yunani, juga menghadapi masalah serupa. Oleh karena itu, ia berharap adanya diskusi bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Kami akan berdiskusi dengan UNHCR, yang bertanggung jawab atas isu pengungsian di PBB. Ini memerlukan pembahasan bersama," ungkapnya.

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved