Daftar Kantor SKPD Pemprov Maluku Utara yang Digeledah KPK, Termasuk Kediaman Abdul Gani Kasuba

TRIBUNJATENG.COM - Kediaman Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan sejumlah kantor instansi pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikabarkan digeledah dan disegel petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/12/2023).

Penggeledahan dan penyegelan ini diduga terkait kasus dugaan jual beli jabatan dan pengadaan barang jasa yang saat ini sedang ditangani penyidik Komisi Antirasuah tersebut.

Kediaman Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang digeledah KPK berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.

Dilansir dari Antara, salah seorang penjaga kediaman Abdul Gani Kasuba yang enggan menyebut identitasnya mengatakan, tim KPK saat tiba pada Senin petang masuk dan menyegel ruang Gubernur yang berada di lantai dua.

Setelah digeledah oleh tim antirasuah, suasana di kediaman orang nomor satu di Maluku Utara itu, sepi, hanya terlihat sejumlah awak media yang berada depan kediaman.

Baca juga: BREAKING NEWS: OTT di Maluku Utara, KPK Dikabarkan Amankan Sejumlah Pejabat

Baca juga: Waket KPK: OTT di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Pengadaan Barang Jasa

Penggeledahan dilakukan sejak sore itu terkait dengan dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu beserta beberapa pejabat eselon dua lainnya, bahkan ruangan Abdul Gani ikut disegel KPK.

Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyegelan juga dilakukan terhadap Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Abdul Gani Kasuba di Sofifi, Maluku Utara. Bahkan, pintu kantor Kepala Dikbud Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah dipasangi garis palang KPK dan tertulis dalam pengawasan KPK.

Diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan OTT di Provinsi Maluku Utara menyangkut dugaan korupsi jual beli jabatan.

Selain lelang jabatan, dugaan korupsi itu juga menyangkut proyek pengadaan barang dan jasa.

"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/12/2023).

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengonfirmasi tim penyelidik dan penyidik menggelar operasi senyap di Maluku Utara. Namun, Alex belum mengetahui siapa saja pihak yang diamankan.

Ia hanya menyebut tim penyelidik dan penyidik masih melakukan pemeriksaan.

"Saat ini staf masih mendalami para pihak yang diduga terlibat," kata Alex saat dihubungi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com