Pemkab Kudus Maksimalkan Peningkatan Infrastruktur Kesehatan lewat DBHCHT

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, satu di antara prioritas pembangunan daerah di Kota Kretek adalah upaya peningkatan layanan dan infrastruktur penunjang kesehatan bagi masyarakat. 

Pemerintah Kudus memanfatkan 40 persen dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2023 untuk pembenahan di bidang kesehatan. 

Selain untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga kurang mampu, juga digunakan untuk peningkatan layanan rumah sakit, rehabilitasi puskesmas dan bantuan bagi balita stunting. Baik melalaui Dinas Kesahatan Kabupaten Kudus maupun sebagian RSUD Dr Loekmono Hadi. 

Bergas berharap, semua kegiatan di bidang kesehatan yang menggunakan DBHCHT bisa dimaksimalkan. Terutama untuk memberikan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus.

"Kami tegaskan untuk pemanfaatan DBHCHT di bidang kesehatan harus bisa optimal untuk masyarakat," terangnya.

Menurut Bergas, jika anggaran yang ada digunakan dengan baik untuk menunjang kebutuhan puskesmas, nantinya fasilitas kesehatan yang ada bisa ditingkatan lebih baik lagi. Sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun bisa meningkat lebih baik. 

Seiring Kabupaten Kudus mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) yaitu upaya memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan lebih efisien dan cepat tanpa harus membayar terlebih dahulu.

"Tercapainya UHC ini, maka masyarakat mendapatkan kesamaan akses pelayanan kesehatan secara gratis. Juga untuk memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat terbebani secara finansial ketika berobat," tuturnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menerima alokasi DBHCHT 2023 sebanyak Rp 57,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 9,4 miliar di antaranya digunakan untuk rehabilitasi puskesmas dan Pustu (Puskesmas pembantu).

Kepala Dinas Kesehatan Kudus, dr Andini Aridewi menyampaikan, ada lima puskesmas dan dua pustu yang direhab dengan menggunakan DBHCHT tahun ini. 

Meliputi, Puskesmas Jati, Puskesmas Rendeng, Puskesmas Sidorekso, Puskesmas Ngembal Kulon, Puskesmas Tanjungrejo, serta Pustu Bulungcangkring dan Pustu Jekulo.

Rehab dilakukan pada bagian-bagin infrastruktur fasilitas kesehatan yang dinilai belum memenuhi standar dan persyaratan.

Sehingga perlu diperhatikan untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan di Kabupaten Kudus. 

"Contoh Puskesmas Rendeng, tahun ini rehab gedung aula dan ruang pelayanan kesehatan melanjutkan rehab tahun sebelumnya. Hal ini untuk mendukung kepentingan layanan pasien dan administrasi," ujarnya, Selasa (19/12/2023).

Dr Andini menjelaskan, penunjukan fasilitas kesehatan yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas. Dengan harapan, ke depan semua bangunan dan infrastruktur penunjang layanan kesehatan di puskesmas Kabupaten Kudus sesuai dengan standarisasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Termasuk bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Diharapkan melalui DBHCHT mampu mewujudkan Kudus sehat mendukung pelayananan kesehatan masyarakat lebih komprehensif.

"Sebenarnya usulan puskesmas yang perlu direhab agar sesuai dengan standar akreditasi banyak sekali. Namun, menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada dan berdasarkan skala prioritas," jelas dia. 

Sub Koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesahatan Kudus, Apri Hadi Suryo menambahkan, proses rehabilitasi puskesmas dan pustu ini ditarget rampung pada Desember.

Beberapa pekerjaan sudah selesai pada pertengahan November lalu, sebagian baru selesai Desember ini. 

"Ada beberapa puskesmas rehabilitasi bangunan fisiknya. Di antaranya Puskesmas Sidorekso, Puskesmas Tanjungrejo, Puskesmas Jati dan Puskesmas Ngembal Kulon," ucapnya. 

Kepala UPT Puskesmas Ngembal Kulon, dr Kamal Agus Efendi menerangkan, ada beberapa item yang dilakukan rehabilitasi di Puskesmas Ngembal Kulon. 

Pihaknya menerima anggaran Rp 700 juta untuk rehabilitasi bangunan fisik puskesmas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Di antaranya ruang aula karena konstruksi atap terlalu curam hingga mengalami kebocoran. 

Rehab aula dirasa penting lantaran menjadi tempat utama melakukan koordinasi manajemen kesehatan, rapat pertemuan, pelayanan dengan masyarakat serta lintas sektoral.

"Rehab juga dilakukan pada rumah dinas staf kesehatan puskesmas. Rumah dinas ini bisa digunakan sebagai tempat tinggal sementara staf puskesmas," jelas dia. 

Selain itu, lanjut dia, rehabilitasi dilakukan untuk perluasan ruangan Cold Storage. Ruangan ini digunakan untuk penyimpanan sementara Bahan Bahan Berbahaya (B3) dan limbah medis.

Rehab juga dilakukan pada plafon ruang tunggu layanan yang sering mengalami kebocoran. Ditambah dengan kegiatan pengecatan ruang laborat, pengecatan beberapa ruang layanan dan perbaikan sirkulasi udara di puskesmas.

Rehabilitasi juga dilakukan untuk perbaikan facade atau tampilan gedung. Dimaksudkan agar Puskesmas Ngembal Kulon punya ikonik yang lebih bagus. 

"Harapan kami, puskesmas punya tampilan fisik yang bagus dan inovatif di kalangan masyarakat. Termasuk layanan kesehatannya," tuturnya. (Sam)