Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Jadi Timses Prabowo-Gibran, Bawaslu Gercep Turun Tangan

Relawan Amin di Garut melalui sekretaris Imah Amin Garut, Alimudin Garbiz mengatakan, pernyataan dukungan oknum Satpol PP tersebut telah mencederai demokrasi dan azas pemilu.

"Kami mengecam aksi itu, mencederai demokrasi kita, dan mencederai netralitas Satpol PP," ujarnya kepada Tribunjabar.id, Selasa (2/1/2023).

Ia menuturkan, belasan oknum dalam video tersebut harus segera diperiksa untuk memastikan kronologis lengkap.

Bawaslu juga menurutnya, diminta untuk memeriksa secara mendalam yang bersangkutan hingga membuat mereka melakukan perekaman video dengan narasi dukungan terhadap wakil presiden di Pemilu 2024.

"Bawaslu harus tegas dan segera memanggil oknum Satpol PP dan pimpinannya demi terselenggaranya pemilu yang adil jujur dan berintegritas," ungkapnya.

Tak lama setelah viral, video aksi belasan oknum aparat Satpol PP di Garut itu ditanggapi Bawaslu Garut.

Ketua Bawaslu Garut, Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya telah melakukan rapat pleno terkait beredarnya video dukungan sejumlah anggota Satpol PP di Garut kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

 "Sekarang Bawaslu masih dalam proses penelusuran, tadi kita dapat videonya dan video itu kita jadikan informasi awal," ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id, Selasa (2/1/2024).

Ia menuturkan, pihaknya juga telah membahas video belasan anggota Satpol PP tersebut di rapat pleno rutin.

Bawaslu memastikan, ketiga belas anggota Satpol PP itu juga akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan lanjutan.

"Besok kita akan layangkan suratnya, memanggil 13 orang tersebut," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan, dari penilaian sementara yang dilakukannya, aksi belasan anggota Satpol PP tersebut berpotensi melanggar aturan.

"Pertama mereka pakai seragam lengkap, kedua itu dilakukan di ruangan, seperti kantor. Ini ada potensi pelanggaran, kita tunggu saja besok," ungkapnya.

Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk aparat Satpol PP harus netral dalam Pemilu.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: