Hasto: Kemenlu Diam-Diam Keluhkan Sikap Prabowo

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sering menerima keluhan menyangkut perbedaan sikap Prabowo Subianto dengan sikap resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu mengatakan, keluhan itu didengarnya dari para pejabat, termasuk dari lingkungan Kemenlu.

Hasto menyapaikan pernyataan tersebut saat hendak menghadiri debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Istora, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Penilaian Budiman Sujatmiko Soal Debat Ketiga Capres, Prabowo Unggul, Anies Serang Lewat Personal

"Kami sering mendapatkan keluhan secara diam-diam dari jajaran, ada Kemenlu, yang sering kali Pak Prabowo sikapnya berbeda secara resmi dari Kemenlu," kata Hasto saat ditemui awak media, Minggu (7/1/2024).

Menurut Hasto, berkaca dari persoalan tersebut, dibutuhkan pemimpin yang memilki kekuatan kebersamaan atau kolektif dan memiliki kesadaran geopolitik.

Hasto lantas menyebut bahwa Ganjar merupakan sosok yang lahir dari sekolah partai sehingga menguasai wawasan geopolitik.

Dengan kemampuan itu, kata Hasto, Ganjar tidak perlu membentuk perusahaan yang bergerak di bidang militer dan diisi oleh kroni sendiri sebagaimana Prabowo.

"Untuk membangun kekuatan pertahanan tidak perlu membentuk PT Teknologi Militer (PT Teknologi Militer Indonesia) yang diisi oleh sahabat-sahabat Pak Prabowo," ujar Hasto.

Pada kesempatan sebelumnya, Hasto juga pernah menyinggung keberadaan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang disebut diisi oleh kolega Prabowo.

Karena adanya kedekatannya dengan para pejabat perusahaan itu, Hasto menduga Prabowo melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Pembetukan PT Teknologi Militer Indonesia diisi kroni-kroni Beliau sehingga ada dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan dari Menhan," ujar Hasto saat ditemui awak media di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT Teknologi Militer Indonesia pernah menjadi sorotan karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Raperpres disebutkan, rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Merujuk pada salinan akta perusahaan PT TMI yang diterima Kompas.com, perusahaan itu didirikan pada 14 Agustus 2020 dengan bentuk perseroan tertutup dan diisi oleh kolega Prabowo.

Pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.