Penampakan Pembangunan Giant Sea Wall di Semarang, Ramai Dibahas di Debat Capres

Nelayan sudah demo ke sana, belum tahu kelanjutannya," katanya.

Pakar Lingkungan dan Tata Kota Semarang, Mila Karmila menuturkan, isu pembantu giant sea wall sudah muncul di Semarang sejak tahun 90an. Kini, isu itu kembali muncul tak hanya di Semarang melainkan untuk wilayah seluruh pesisir pantura.

"Misal ditanggul semua, nelayan suruh kemana?, nelayan itu penghidupan ada di laut," katanya.

Ia pun tak sepakat terkait pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara.

Alasannya, pembangunan yang dipaksakan semua sama dari ujung barat ke ujung timur tak bakal efektif. Sebab, potensi dan masalah setiap wilayah berbeda.

"Semisal pesisir Tegal, Demak, dan  Rembang itu beda. Misal disamakan akan tidak pas. Solusi setiap wilayah tidak harus sama," jelasnya.

Ia menilai, pesisir pantura masih dihantui rob meskipun sudah dibangun tanggul laut.

Artinya, tanggul laut tak sepenuhnya menyelesaikan masalah.

"Pemerintah biasanya hanya ambil satu perspektif saja tanpa melihat pertimbangan masyarakat pesisir," paparnya.

Menurutnya, mengatasi masalah rob di pesisir harus ada kombinasi antara tanggul laut bersifat sementara dengan hutan mangrove.

Tanggul yang dibuat berupa tanggul semi permanen sehingga ketika hutan mangrove sudah rapat dan rimbun bisa menahan gelombang.

"Pembangunan boleh-boleh saja tetapi harus dilihat tidak semuanya harus pakai insfratruktur," katanya.

Ia menambahkan, prosesnya tak cukup sampai di situ, pembangunan kawasan industri di wilayah pesisir juga harus dihentikan karena dapat menambah beban tanah pesisir.

Semisal pemerintah tetap memaksakan pembangunnya jangan sampai pabrik-pabrik di kawasan tersebut menggunakan air bawah tanah. Hal itu untuk mencegah semakin parahnya penurunan muka tanah.

"Pabrik harus ambil air dangkal, pemerintah harus menyediakannya. Misal tidak bisa ya udah jangan bikin pabrik di pesisir lagi," terangnya. (iwn)