Medina Soroti 27 Ribu Aplikasi Milik Pemerintah yang Tumpang Tindih, Akibatkan Pemborosan APBN

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Masyarakat Ekonomi Digital Nusantara (Medina) menyerahkan hasil kajian berupa rancangan yang diberi nama Program Adil Makmur ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Solo, Rabu (17/1/2024).

Penyerahan hasil tersebut langsung dilakukan oleh Ketua Medina, Arif Rachman Hakim yang diterima oleh Wakil Ketua DPP PPP Bidang Kesehatan, Atik Heru Maryanti.

Menurut Arif, penyerahan rancangan program tersebut merupakan hasil kajian dari Medina terkait tantangan kompleks yang ada di Indonesia. 

Salah satu yang disoroti oleh Medina adalah adanya 27 ribu aplikasi milik pemerintah yang tidak terintegrasi dan mengakibatkan pemborosan APBN.

"Dari kajian kami, di Indonesia itu terjadi suatu permasalahan serius, yaitu salah satunya seperti yang diungkap Presiden Jokowi. Yakni, terkait aplikasi yang ternyata Indonesia mempunyai 27 ribu aplikasi yang membuat semuanya tumpang tindih dan jadi masalah serius. Di situ timbul masalah dan banyak korupsi muncul," urai Arif dalam kegiatan pertemuan kader PPP Solo Raya di Hotel Sahid Jaya.

Lebih lanjut, menurut dia, dari kajian Medina tersebut sebenarnya terdapat puluhan ribu aplikasi pemerintah itu sudah bisa diintegrasikan usai Presiden Jokowi menerbitkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden (Perpres). 

Melalui penghematan anggaran ini, ungkap Arif, bisa membuat alokasi anggaran bisa ditekan dan dipindah ke sektor kesejahteraan masyarakat.

"Program integrasi aplikasi ini bisa menghemat anggaran kurang lebih 60 persen atau sekitar Rp 2.000 triliun APBN. Sehingga bisa dialokasikan ke dalam Program Adil Makmur yang mencakup gratis sembako, gratis kesehatan, dan gratis pendidikan hingga S3," tandasnya.

Pihaknya juga berharap, program tersebut bisa dibawa PPP ke kancah nasional untuk segera direalisasikan. (*)