RKPD 2025, Pj Bupati Karanganyar: Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Tetap Jadi Fokus

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pembangunan infrastruktur serta pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kabupaten Karanganyar pada 2025. 

Pemerintah daerah telah menggelar konsultasi publik rencana awal RKPD 2025 di Hotel Taman Sari pada Senin (29/1/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun ada beberapa prioritas pembangunan pada 2025 seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, pemerataan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintah berbasis elektronik dan pembangunan kawasan desa. 

Baca juga: Bulan Dana PMI 2023 Capai Rp 1,6 Miliar: Timotius Suryadi: Bukti Karanganyar Banyak Orang Dermawan

Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi menyampaikan, ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam RKPD 2025.

Menurutnya, infrastruktur dan pembangunan yang mengarah pada pada pemerintahan berbasis elektronik menjadi perhatian.

Selain itu standar pelayanan minimal pemerintah juga tetap menjadi prioritas. 

"Kita juga berupaya meningkatkan indek pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai sektor," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (30/1/2024). 

Dalam rencana awal RKPD 2025, pihak DPRD Karanganyar mengusulkan supaya dilakukan renovasi Gedung DPRD Karanganyar.

Timo sapaan akrabnya mengungkapkan, renovasi memang sudah saatnya dilakukan terhadap bangunan di komplek DPRD Karanganyar. 

"Kita akan bahas bersama, kebutuhan itu, apakah mungkin dilakukan pada 2025. Kalau kemampuan fiskal ya, kita akan laksanakan pada 2025," terangnya. 

Pemda saat ini masih fokus untuk melakukan renovasi kantor OPD guna menunjang pelayanan publik. Lanjutnya, pemerintah telah menganggarkan pembangunan untuk Kantor Diskominfo serta Inspektorat Karanganyar pada 2024.

Di sisi lain masih ada kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun ini yakni penyempurnaan Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Karanganyar.

"Nanti saat perubahan anggaran akan ditambahkan," tuturnya. 

Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan, ada sejumlah masukan yang disampaikan dewan dalam rencana awal RKPD 2025 seperti memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital.

Menurutnya pemda perlu membuat platform marketplace yang dapat memfasilitasi UMKM lokal untuk memasarkan produknya.

Selain itu pemanfaatan aset-aset pemda yang tidak difungsikan untuk dapat digunakan sebagai ruang pengembangan UMKM.

Di sisi lain pembangunan kawasan perdesaan juga harus menjadi prioritas serta peningkatan infrastruktur desa mandiri dan peran BUMDes harus diintensifkan  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.  

"Terkait infrastruktur juga, pemerataan infrastruktur penghubung. Jalan rusak dan berlubang yang seringkali menjadi kendala utama, harus menjadi prioritas untuk diperbaiki demi kelancaran mobilitas masyarakat," ungkapnya. 

Pihaknya juga menekankan soal pengelolaan sampah serta peningkatan SDM.

Terkait pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.

Baca juga: Timotius Suryadi Jabat PJ Bupati Karanganyar, Dilantik Jumat 15 Desember 2023 di Semarang

Seperti memaksimalkan pemanfaatan teknologi QRIS sebagai saluran pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Dalam rencana awal RKPD, lanjut Bagus, pihaknya juga memberikan masukan supaya dilakukan renovasi Gedung DPRD Karanganyar untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. 

" Renovasi tidak hanya sekedar perbaikan fisik, tapi juga mencakup peningkatan kenyamanan dan fungsi sebagai pusat legislatif untuk meningkatkan pelayanan publik," jelasnya. (Ais)