AHY Disebut Belum Pantas Jadi Menko Polhukam Pengganti Mahfud MD, Pengamat: Lebih Tepat SBY

Namun, Mahfud tak merinci pembahasan apa yang akan diperbincangan jika bertemu dengan Presiden Jokowi.

“Ya, nanti ajalah,” katanya.

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud Md pada Senin (29/1/2024) malam.

Pratikno mengatakan, Mahfud belum menyerahkan surat pengunduran dirinya.

“Pak Menko mohon menghadap Bapak Presiden,” kata Pratikno kepada awartawan di Kompleks Rumah Menteri Widya Chandra, kawasan Jakarta Selatan.

Dengan mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam ini, publik mengharapkan agar ia bersedia membuka seterang-terangnya ke mana saja aliran dana korupsi BTS Kominfo yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Agung RI dan sebagian pelaku telah divonis pengadilan.

Diketahui, ada sejumlah aliran dana yang hingga saat ini masih belum terang benderang, seperti pengembalian Rp 27 miliar dan Rp 70 miliar diduga mengalir ke Komisi I DPR RI.

Baca juga: Presiden Jokowi Menghargai Keputusan Mahfud MD Mundur: Soliditas Kabinet Indonesia Maju Ditegaskan

Baca juga: Surat Pengunduran Diri Mahfud sebagai Menkopolhukam Hari Jumat Belum Diterima Mensesneg

Nama Ini Disebut Sosok Calon Menko Polhukam

Setelah Mahfud mundur, siapa sosok Menkopolhukam baru?

Para pengamat politik mulai menerka-nerka siapa sosok yang pantas.

Berikut ini 3 sosok yang dipandang bisa menggantikan Mahfud MD.

 1. Dibanding AHY, SBY Dinilai Lebih Pantas

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta prfoesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. "Karena itu kalau nanti Pak Mahfud mundur maka penggantinya harus seperti itu juga. Yang menguasai masalah bidang politik, hukum, HAM, dan keamanan," ujar Emrus ketika dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Apalagi di tahun politik Pemilu 2014 jabatan Menko Polhukam dinilai sangat strategis sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan.

"Kita harus tahu dinamika politik dan penegakan hukum akan mengemuka di Pemilu. Sebagai Menko Polhukam harus ada langkah antisipatif apa yang akan terjadi dan berjalan di atas rules of the game, sesuai aturan," ujarnya.