Mahfud MD Mengundurkan Diri dari Menkoplhukam di Kabinet Jokowi, Ganjar: Sebentar Lagi Tunggu Aja

TRIBUNJATENG.COM- Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menkopolhukam di Kabinet Jokowi.

Mahfud MD dikabarkan mundur sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) di kabinet Indonesia Maju.

Mahfud MD mengaku sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, sebagai menteri yang diangkat oleh Jokowi, dia harus memberi tahu terkait langkah politik yang diambil.

Hal ini untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada presiden sebagai kepala negara.

Seperti diketahui, Mahfud merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa (30/1/2024).

"Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas.

Secara ketatanegaraan, jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi saya harus datang penuh penghormatan," kata Mahfud. Dia juga menyebut, orang Jawa adalah orang yang menjunjung etika.

Untuk itu, dia akan melangkah penuh dengan etika. "Orang Jawa itu etikanya, tidak datang dan pergi begitu saja, sehingga selalu baik-baik," kata Mahfud.

Kabar Mahfud MD mengundurkan diri itu ditanggapi Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak masyarakat menunggu keputusan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).

Hal ini disampaikan Ganjar merespons kabar yang menyebut bahwa Mahfud akan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam pada Rabu (31/1/2024) siang hari ini.

"Sebentar lagi kita tunggu," kata Ganjar di Pontianak, Rabu siang.

Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud yang akan mundur dari jabatan menko polhukam demi mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Pasalnya, menurut Ganjar, ada anggapan di publik bahwa sejumlah menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, misalnya dengan membagi-bagikan bantuan sosial.

"Kalaulah keputusan akan diambil dalam beberapa jam kemudian, saya orang yang hormat sama beliau Pak Mahfud, mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut," ujar dia.