Roy Suryo Sebut Rumah Pensiun Jokowi Rp 200 Miliar: Itu Menyalahi Undang-undang

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Roy Suryo menyoroti rumah pensiun Jokowi di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Menurutnya, harga rumah tersebut senilai Rp 200 miliar.

Roy Suryo menyebut seharusnya rumah pensiun presiden sesuai aturan undang-undang, anggaran maksimal Rp 20 miliar.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, khususnya Pasal 8, yang mengatur mengenai fasilitas dan hak mantan presiden serta wakil presiden.

“Di situ jelas aturannya, berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden? Maksimal plus minus Rp20 miliar,” kata Roy Suryo, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: 3 Level Kecerdasan Finansial Menurut BEI Jateng: dari Cerdas Menghabiskan Uang hingga Investasi

Baca juga: Alasan Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier: Karena Cinta

Namun, menurutnya, nilai tanah rumah Jokowi jauh melampaui batas tersebut.

Terlebih luas tanah rumah pensiun tersebut seluas 12.000 meter persegi.

"Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. Itu 1,2 hektare. Harga tanah di sana kalau ditotal bisa mencapai Rp200 miliar," ujar Roy Suryo.

Selain itu, Roy Suryo merinci anggaran negara yang masih membiayai Jokowi  seperti kendaraan, sopir, dan pemeliharaan rumah. 

Roy Suryo merasa tidak rela dengan anggaran negara yang digunakan Jokowi.

“Kita harus tahu, undang-undang itu juga mengatur, negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Apa kita rela?," terangnya.

Roy Suryo juga menyinggung rencana Jokowi yang menjadikan rumah pensiun untuk tempat pertemuan.

“Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para termul yang ada di sana," katanya.

Roy Suryo juga merasa tidak rela jika uang rakyat digunakan untuk menjamu tamu-tamu Jokowi.

"Mereka datang tiap hari, didatangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu," katanya.