Mantan Kapolda Jateng Jawab Teriakan Mak Banteng Tuduh TNI Polri Tidak Netral

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Mantan Kapolda Jateng, Komjen Pol (P) Condro Kirono sempat tampak terkejut mengetahui ada tuduhan TNI dan Polri tidak netral dalam Pemilu 2024. Tuduhan itu, lanjut Condro, semestinya disertai bukti konkrit.

Menurutnya, soal keberadaan TNI dan Polri dalam hajatan kontentasi pemilu sudah ditetapkan dalam undang-undang No 34 tahun 2004.

"Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi soal keberadaan TNI dan Polri dalam Pilpres 2024 mendatang. Komitmen netralitas ini akan selalu dijaga oleh TNI dan Polri karena jika itu dilanggar pasti akan konsekuensinya," papar Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran itu di sela konferensi pers saat Jogo Kampung Jokowi di Sumber, Kota Solo, Senin 5 Februari 2024.

Baca juga: Condro Kirono Sebut Akademisi Bebas Berpendapat, Asal Jangan Provokasi Rakyat Jadi Anarkis

Di lain tempat, Mantan KSAD Jenderal (P) Dudung memberikan tanggapannya. Menurut Dudung, TNI dan Polri masih mempertahankan sikap netralnya.

"Dalam situasi apapun, tidak ada ketidaknetralan dari pihak TNI maupun Polri. Saya percaya bahwa pimpinan TNI dan Polri akan bertindak tegas jika ada anggota yang tidak bersikap netral," ungkap Dudung kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada malam hari tanggal 4 Februari 2024.

Dudung menganggap pernyataan ketidaknetralan TNI Polri merupakan tuduhan tanpa dasar dan bersifat tendensius.

Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyoroti kewaspadaan netralitas aparat negara dalam Pemilihan Umum 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya saat menggelar kampanye besar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kampanye tersebut diselenggarakan dengan tema Kampanye Salam Metal 03, yang bertujuan untuk mendukung kandidat Ganjar-Mahfud.

Dalam pidatonya, Megawati, putri dari Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, mengecam aparat agar menghindari praktik intimidasi dalam proses demokrasi negara ini.

"Dalam benak kita, polisi harus mengerti bahwa mereka tidak boleh lagi melakukan intimidasi terhadap rakyatku. Dan, tentara pun harus memahami bahwa intimidasi terhadap rakyatku harus dihentikan," ujar Megawati pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024.