Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Demak

WALHI Sebut Banjir Bandang Grobogan dan Demak karena Daerah Hulu Banyak Dialihfungsikan

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah , Iqbal Alma menyebut, banjir bandang yang menerjang Grobogan dan Demak menjadi gambaran semakin parah

Penulis: iwan Arifianto | Editor: m nur huda
dok Polda Jateng
Relawan BPBD dibantu personel TNI-Polri melakukan evakuasi korban banjir di Kabupaten Demak, Sabtu (10/2/2024).  

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah , Iqbal Alma menyebut, banjir bandang yang menerjang Grobogan dan Demak menjadi gambaran semakin parahnya alihfungsi lahan di wilayah hulu.

Walhi Jateng meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi beban wilayah hulu dari aktivitas industri dan properti.

Sayangnya, Pemrov Jateng dalam draft terbaru perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) malah akan menghilangkan wilayah perlindungan di bawahnya dan sejumlah kawasan konservasi.

"Untuk konservasi akan dihilangkan 18 ribu hektare sedangkan wilayah perlindungan di bawahnya akan dihilangkan 81 ribu hektare," kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah , Iqbal Alma, Sabtu (10/2/2024). 

Dari kejadian banjir besar di dua Grobogan dan Demak  telah merendam ribuan rumah di 23 kecamatan.

Rinciannya, banjir di Kabupaten Grobogan merendam 6.066 rumah warga dan 3.879 hektare sawah di 16 kecamatan.

Banjir terjadi pada Senin (5/2/2024), sebanyak 4.094 kepala keluarga yang menjadi korban. 

Ada pula seorang anak meninggal dunia karena tenggelam saat bermain di genangan air.

Kemudian banjir di Demak  melanda 39 desa di tujuh kecamatan, Kamis (8/2/2024).

Total jumlah warga korban banjir Demak yang mengungsi tercatat sebanyak 8.170 orang, sedangkan lahan yang terdampak banjir kurang lebih 951 hektare.

"Banjir di Grobogan dan Demak sebagai bentuk kegagalan lintas dinas di pemerintah untuk membaca ancaman banjir," kata Iqbal. 

Ia mengatakan, bencana banjir itu seharusnya menjadi bahan belajar bagi Pemprov Jateng untuk menciptakan tata ruang yang ramah terhadap bencana alam.

Bukan malah menghilangkan kawasan konservasi dan wilayah perlindungan di bawahnya 

"Jelas itu berarti ada salah pikir dalam rencana tata ruang tersebut. Bukannya memperbaiki daerah hulu malah akan semakin merusak," tuturnya. 

Hal yang sama diungkapkan Pakar Lingkungan Semarang, Mila Karmila. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved