Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pemilu 2024

Jika Pilpres Hanya 1 Putaran, Parpol Pengusung non Prabowo-Gibran Dimungkinkan Pecah

parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memiliki masing-masing sikap jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Editor: Muhammad Olies
Kompas.com/Andika Bayu Setyaji
Ilustrasi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 

TRIBUNJATENG.COM - Hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo-Gibran pemenang gawe Pilpres 2024.

Hasil Pilpres 2024 ini bakal mengubah peta dukungan parpol.  

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai kalau partai politik (parpol) koalisi non pendukung pasangan Prabowo-Gibran akan terbelah jika pemilu hanya berlangsung sekali putaran.

Dalam artian kata Jamiluddin, parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memiliki masing-masing sikap jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Kata dia, akan ada beberapa parpol yang berpeluang bergabung ke pemerintahan Prabowo dan yang menjadi oposisi.

"Parpol yang berpeluang bergabung PKB, PPP, Perindo, dan Hanura," kata Jamiluddin.

Baca juga: Daftar Caleg Artis yang Diperkirakan Gagal ke Senayan, Mulai Vicky Prasetyo Hingga Venna Melinda

Baca juga: Hasil Pilpres 2024: Ganjar: Ada Anomali Suara PDIP dan Saya, Jokowi: Jangan Teriak Curang, Laporkan

Pasalnya menurut Jamiluddin, empat parpol ini bukan partai yang militan, apalagi ideologis. 

"Karena itu, parpol kelompok ini cenderung pragmatis," beber dia.

Sementara, parpol lain yang berada di luar pemerintahan atau dalam kata lain oposisi yakni ada tiga partai, termasuk PDIP.

Sebab, ketiga partai yang dimaksud oleh Jamiluddin merupakan partai yang cenderung ideologis sehingga tetap berada di luar pemerintah.

"Parpol lain, seperti PDIP, PKS dan Nasdem, berpeluang menjadi oposisi," kata dia.

Menurut dia, kemungkinan itu memang yang diperlukan, sebab harus ada parpol yang menjadi oposisi untuk mengontrol pemerintahan Prabowo jika terpilih nantinya.

Peran itu sangat sentral menurut Jamiluddin, agar kebijakan pemerintah tidak selalu berpedoman pada kepentingan segelintir pihak.

"Karena itu, parpol di luar pengusung Prabowo diharapkan menjadi oposisi.

Dengan begitu, DPR nantinya bisa menjadi penyeimbang sehingga eksekutif dapat di kontrol lebih optimal," tukas dia.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved