Video Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak Lahap Ribuan Hektare Hutan Mangrove

Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Jateng "macak" bakal melakukan konservasi mangrove yang alami kerusakan. Di sisi lain, pemerintah pusat malah memproyeksikan kawasan tersebut untuk beragam PSN, yang otomatis mengancam ekosistem pesisir.

Pemerintah pusat, lanjut Mila, memiliki angan-angan yang begitu besar tanpa melihat daya dukung dan daya tampung kawasan pesisir. 

"Sepatutnya ketika hendak membuat kawasan industri di pesisir hendaknya melihat daya dukung apakah mencukupi atau sebaliknya. Di antaranya terkait kebutuhan pasokan air," kata Mila.

Padahal penurunan muka tanah di kota Semarang dan Demak begitu mengerikan. Di Sayung, Demak, tercatat permukaan tanah turun antara 0,56 cm hingga 11,5 cm per tahun. Kota Semarang tak kalah parah di angka 8-11 cm per tahun. Tak hanya itu, tanah daratan Semarang sudah di bawah muka air laut sekitar 4 cm.

"Ini ditambah lagi kawasan industri dan tol. Beban pesisir Semarang tambah berat. Misal ditambah lagi, mau jadi apa itu Semarang?" kata dosen dari Kampus Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula) tersebut.

Dalih Demi Proyek PSN

Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut Bidang KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Benovita Dwi Saraswati menyebut, hutan mangrove Trimulyo memang sudah mulai ditebang untuk proyek pembangunan tol dan tanggul laut Semarang-Demak yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Mangrove ditebang untuk PSN atau kepentingan masyarakat umum, jadi diperbolehkan, tetapi harus re-vegetasi ke tempat lain," papar Benovita saat ditemui Tribun, Jumat (16/2/2024).

Ia mengatakan, re-vegetasi mangrove nantinya akan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) tol Semarang-Demak.

DKP sejauh ini dilibatkan sebatas melakukan survei lokasi mana saja yang menjadi tempat re-vegetasi.

Berdasarkan hasil survei terakhir pada 18 Oktober 2023, re-vegetasi tahap pertama akan dilakukan di Sidogemah, Demak, seluas 8 ha.

"Kapan dilakukan penamanan, belum ada update kabar lagi. Begitupun soal luas sisanya," kata Benovita.

Terkait dampak proyek jalan tol terhadap masyarakat, ia menilai, pembangunan tersebut sudah melalui kajian, termasuk memperhitungkan dampak yang masuk dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dampak ini bisa dikendalikan dengan keterlibatan masyarakat. Namun, ketika dampak ternyata tidak masuk ke Amdal, masyarakat dapat memberikan koreksi.

"Masyarakat bisa menyampaikan dampak dari pembangunan itu supaya menjadi koreksi," kata Benovita. (Iwan Arifianto)