Ini Alasan Ganjar Pranowo Tolak Gabung Kabinet Jika Kalah Pemilu 2024: Menghormati yang Menang

TRIBUNJATENG.COM - Pernyataan Ganjar Pranowo yang mengatakan tak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan jika kalah pemilu 2024 viral.

Bukan tanpa alasan, Capres nomor urut 03 itu mengaku ingin menghormati pihak pemenang.

Hal itu disampaikan Ganjar saat diwawancarai secara eksklusif oleh Aiman.

Awalnya, Aiman menanyakan langkah Ganjar apakah mau bergabung ke kabinet atau tidak jika seandainya kalah dalam pilpres.

“Kalau seandainya, masuk kabinet siap?” tanya Aiman.

“Ya tidak,” jawa Ganjar tegas.

Baca juga: Apa Itu Leap Day? Google Doodle Hari Ini 29 Februari 2024 dan Perayaan Unik Tahun Kabisat

Pasangan dari Mahfud MD ini mengatakan jika dirinya ingin menghormati presiden yang terpilih, supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan timnya.

“Menghormati mereka yang menang. Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya, itu jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun,” papar Ganjar.

“Jangan diartikan bahwa ketika kita tidak dalam pemerintahan tidak akan damai. Check and balance dibuat agar kemudian jauh lebih baik.

Saya khawatir kalau semua berada di dalam kekuasaan tidak ada yang mengontrol apa yang akan terjadi? pasti semuanya akan bercerita ini mbahnya oligarki, jangan sampai,” lanjutnya.

Baca juga: Dede Sunandar Butuh Uang, Jual Rumah Harga Nego Tipis, Luas Bangunan 75 Meter Persegi

Ganjar pun menambahkan jika menjadi capres dan cawapres bukanlan mencari pekerjaan dan tidak sedang mencari jabatan.

“Bahwa menjadi seorang capres cawapres, itu tidak sedang mencari perkerjaan, mencari jabatan. Tapi membawa amnah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi,”

Sementara itu, berdasarkan data dari website KPU yang diupdate pada Kamis (29/2/2024), saat ini suara sudah masuk sebanyak 77.82 persen.

Pasangan Ganjar-Mahfud mendapat perolehan suara sebanyak 21.373.312 dan menempati posisi ketiga.

Ganjar pun mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ganjar berpandangan kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.