BREAKING NEWS: Demo di DPRD Pati, Massa Tuding Kecurangan Pemilu dan Tuntut Pemakzulan Jokowi

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat (1/3/2024).

Mereka menuding terdapat kecurangan dalam Pemilu 2024.

Karena itu mereka berdemonstrasi untuk mendukung pelaksanaan hak angket DPR RI.

Dalam dokumen tuntutan, ada pula permintaan agar aparat penegak hukum beserta instansi terkait menindak tegas oknum pelaku kejahatan Pilpres 2024.

Selanjutnya mereka juga menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Tak hanya itu, aliansi juga menuntut agar harga sembako diturunkan.

Salah satu pengunjuk rasa, Jumadi, menuntut Presiden Joko Widodo dilengserkan karena pihaknya menilai Jokowi telah melakukan konspirasi politik yang tidak beretika.

"Jokowi sudah tidak beretika sebagai presiden RI. Jokowi menabrak aturan konstitusi yang mereka buat sendiri. Jokowi sudah melakukan konspirasi kejahatan publik dan konspirasi kejahatan politik untuk merusak tatanan demokrasi dalam rangka Pemilu," ungkap dia.

Jumadi mengklaim, ada kejahatan politik yang diatur sedemikian rupa agar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden menang.

Salah satu yang dia soroti ialah politisasi bantuan sosial dan penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur di sejumlah provinsi yang sarat kepentingan politik.

"Penunjukan Pj adalah titipan-titipan yang dikasih PR untuk memenangkan salah satu paslon. Apakah patut seorang presiden tidak memberi contoh moral yang baik?" ucap Jumadi.

Dia mengajak rakyat Indonesia untuk tegas dan tergugah hati nuraninya demi menyuarakan hal ini.

"DPR RI harus punya nurani, hak angket harus diwujudkan agar semua persoalan tentang Pemilu 2024 terselesaikan," kata dia.

Hal senada diungkapkan oleh orator aksi, Jumadi. Dia mempertanyakan bansos yang digelontorkan Jokowi jelang Pemilu 2024. Bagi dia, hal itu adalah kampanye terselubung.

"Bagaimana bisa seorang presiden mambagi bansos untuk kampanye? Uang rakyat, fasilitas negara Rp 500 triliun digunakan untuk kampanye. Uang segitu digunakan untuk kampanye, paslonnya pasti menang. Sumadi pun kalau dibiayai Rp 500 triliun bisa jadi presiden," tegas dia.