Jubir AMIN Menilai Hilangnya Grafik Data Sirekap Timbulkan Kecurigaan

Hasil di beberapa TPS, ambil contoh di Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Namun, berdasarkan penelusuran KPU dan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu), itu disebabkan lantaran Sirekap tidak presisi atau tidak akurat membaca data.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya menuntut penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait diberhentikannya penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terhadap formulir C.Hasil tempat pemungutan suara (TPS). Herman berpendapat, KPU harus memberi penjelasan supaya tidak timbul kecurigaan di publik.

"Kami membutuhkan keterangan dari KPU supaya tidak menjadi spekulasi publik," ujar Herman saat dimintai konfirmasi, Rabu (6/3).

Herman menjelaskan bahwa Sirekap yang disajikan KPU memang bermasalah. Dia menilai bahwa teknologi haruslah canggih dalam rangka kepentingan publik. Oleh karenanya, Herman berharap Sirekap disiapkan secara baik.

"Teknologi informasi itu harus handal dan eksklusif. Dan untuk kepentingan publik yang sangat luas harus disiapkan betul dengan baik. Semoga ke depan akan semakin baik," katanya.

Adapun Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menilai potensi kecurigaan di publik bisa semakin tinggi jika penampilan grafik di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dihentikan atau disetop.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru saja menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C.Hasil dari tempar pemungutan suara (TPS).

"Ketika sirekap di-take down justru ini menimbulkan kegaduhan di sana-sini dan menimbulkan kecurigaan yang tinggi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perindo Ahmad Rofiq saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2024).

Rofiq menilai bahwa kebijakan KPU tersebut semakin membuka peluang terjadinya permainan liar dalam proses perhitungan suara. 

Selain itu, menurut Rofiq, masyarakat juga tidak lagi bisa memantau perkembangan perhitungan suara.

"Pemilu yang penuh dengan kebrutalan ini seharusnya KPU semakin menunjukkan prosesnya dengan penuh transparansi," ujar dia. (singgih/adhyasta/rahel/kps/tribun jateng cetak)