Pecah! Bukan Hati, Tapi Pintu Kaca DPRD Malteng Gara-Gara THR Molor

TRIBUNJATENG.COM - Karena Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum diberikan, terjadi kemarahan dari seorang pejabat yang berujung pada kerusakan pintu kaca di kantor.

Kejadian tersebut melibatkan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Muhamad Jen Marasabessy dan Faisal Tawainela.

Pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, Muhamad Jen Marasabessy bersama seorang rekan partainya menunjukkan kemarahannya.

Baca juga: "Ci Ada THR Gak?" Kalimat Terakhir Widarto Sebelum Masuk Penjara, Baju Polisi Tak Berguna

Insiden pengrusakan ini terjadi setelah Faisal Tawainela menanyakan tentang alokasi anggaran untuk dana pokok pikiran (pokir) kepada Wakil Ketua I DPRD, Herry Men Carl Haurissa, yang menyatakan bahwa anggaran tersebut tidak tersedia.

Mereka pun menilai bahwa ada ketidakadilan dalam proses pencairan THR oleh pimpinan DPRD Maluku Tengah.

Di lain pihak, Muhamad Jen Marasabessy telah mencoba berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan, yang menginformasikan bahwa anggaran memang tersedia, namun masih menunggu proses penyaluran.

Akan tetapi, pada jam 12.00 WIT, kedua individu ini akhirnya memilih untuk bertindak dengan menyerang.

Muhamad Jen Marasabessy secara terbuka mengakui tindakannya merusak pintu kaca kantor DPRD Maluku Tengah karena frustrasi atas penundaan pencairan THR dan dana pokok pikiran.

"Yang perlu saya tegaskan di sini, bulan   tinggal beberapa hari ke depan, kita sudah masuk suasana Lebaran," kaa Jen.

"Kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, belum lagi kita masih punya kebutuhan keluarga atau konstituen," imbuh Jen.

Ia mengaku kesal karena telah mengutus satu anggota fraksi Partai Hanura membicarakan masalah tersebut dengan seorang pimpinan dewan, namun tidak direspons baik.

Muhamad Jen Marasabessy mengatakan, semua anggota DPRD Maluku Tengah mempunyai hak yang sama dalam hal THR.

"Mengapa mereka (pimpinan) tidak adil alias pilih kasih?" kata Jen.

Jen mengaku, saat berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Malteng, kader Partai Hanura ini mengaku, para pimpinan mengatakan belum ada uang untuk proses pembayaran THR.

"Ada anggota fraksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan terkait dengan persoalan hak-hak anggota DPRD."