Di Depan Hakim MK, 4 Menteri Jokowi Jawab Bansos Tak Terkait Pemilu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Empat menteri Kabinet Indonesia Maju akhirnya memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Para menteri ini dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bansos dengan pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilu 2024.

Dalam keterangannya, keempat pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan bahwa bansos (bansos) tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Muhadjir dalam pemaparannya mengakui bahwa pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal dengan tujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.

Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di MK, Jumat (5/4).

Muhadjir menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen.

Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan targetnya nol persen. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka pada 2022 sebesar 2,04 persen.

Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 496,8 triliun. Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Gelontorkan Beras

Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari-Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat.

Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kemudian Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan soal mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos.

Sebab, dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.