Di Depan Hakim MK, 4 Menteri Jokowi Jawab Bansos Tak Terkait Pemilu

Sementara, Tri Rismaharini atau Risma menjelaskan bahwa Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 87,2 triliun pada tahun anggaran 2023. Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.

Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp 79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp 75,61 triliun untuk alokasi bansos.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 menjadi Rp 79.214.083.464.000," kata Risma.

Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.

Sri Mulyani mengatakan, hal itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4/2024).

"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial)," kata Sri Mulyani.

"Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pada 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran Bapanas justru merosot 30 persen dibandingkan 2023. Badan tersebut hanya dianggarkan dana Rp 6,71 triliun pada 2024.

Tak Ada Arahan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan arahan khusus terhadap 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang memberi kesaksian di MK dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

"Arahan khususnya tidak ada. Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya," ucap Airlangga kepada wartawan.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, Jokowi mempersilakan agar masing-masing menteri yang memenuhi panggilan, untuk memberikan keterangan sepanjang yang mereka ketahui.

"Dijelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri, ya," kata dia. (tribun network/riz/frs/mar/den/dod/tribun jateng cetak)