Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres 2024, PDIP Tak Hadir di Rapat Pleno Penetapan Presiden

Prabowo kemudian bertekad membuktikan bahwa proses peralihan kekuasaan politik bisa berlangsung secara damai.

Itu seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019 di mana Prabowo merupakan kompetitor yang kalah, dan dirangkul masuk pemerintahan."Indonesia sebagai bangsa terbesar keempat di dunia, dan diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia, kita mampu menyelesaikan proses peralihan kekuasaan politik secara damai," ucapnya.

Prabowo menyatakan dalam mewujudkan ini bukan perkara yang ringan.Menurutnya transisi kekuasaan secara damai perlu jadi pandangan bersama semua pihak.

Proses ini membutuhkan upaya kenegarawanan dan sikap pemimpin dari semua tokoh berbagai partai politik.

"Ini tidak ringan, kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang," ungkapnya.

"Ini membutuhkan upaya kenegarawanan, leadership semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai," tukas Prabowo.

PDIP Tak Hadir

Hanya satu partai pengusung pasangan calon 03 yang tampak hadir di rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilig yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai pengusung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hadir yakni PKB dan PKS.Sementara NasDem juga tampak tak hadir.

Capres 03 Ganjar Pranowo mengaku mendapat kabar undangan penetapan Prabowo-Gibran pada pukul 08.22 WIB.

Di sisi lain, dirinya sedang berada di Yogyakarta sehingga tidak bisa hadir.“Kebetulan saya di Yogya jadi tidak bisa datang. Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai," ujarnya.

Ganjar dikabari via WhatsApp (WA) mengenai undangan tersebut usai melakukan olahraga pagi bersama istrinya Siti Atikoh Suprianti.

Dalam postingan Instagram, Ganjar memperlihatkan aktivitas usai lari pagi lalu memakan pisang."Saya dikasih kabar via WA baru jam 08.22 pagi ini. Saya buka WA jam 9.27 setelah olah raga pagi dan wawancara kawan-kawan wartawan yang menunggu di rumah," ucap Ganjar.

Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan pihaknya tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait langkah KPU menerima pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

PDIP sejatinya meminta KPU menunda penetapan paslon nomor urut 2."Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami laik untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata Ketua Tim Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbuun.