Alasan Kapolda Jateng Tak Sesumbar soal Pilgub Jateng

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Meski hangat diperbincangkan publik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi enggan sesumbar soal kansnya maju sebagai Calon Gubernur (Gagub). 

Sebab, statusnya sebagai polisi masih mengikatnya untuk berpolitik. 

Irjen Luthfi mengaku, sudah mendengar adanya dukungan dari masyarakat supaya dirinya maju sebagai cagub Jateng. 

Namun, ia berpegangan pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri pasal 28.

Dalam aturan itu sudah jelas polisi tidak boleh menggunakan hal pilih dan berpolitik praktis. 

"Jadi selama saya pakai dinas tidak akan membicarakan politik. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih ke masyarakat atas dukungan itu. Namun, secara dinas, saya masih anggota Polri," kata dia dalam acara Tribun Topic, di Kantor Tribun Jateng, Kamis (25/4/2024).

Ia pun enggan berandai-andai terkait terjun ke politik selepas dirinya purna tugas dari lembaga Bhayangkara pada November 2024 mendatang. 

Sama halnya ketika disinggung ketika ada partai yang meminangnya. 

"Kan belum pensiun, November 2024 baru pensiun.(ada parpol yang sudah menghubungi?) Tidak ada," paparnya. 

Mantan Kapolresta  Solo ini menyebut, sebenarnya masih banyak yang layak memimpin Jateng selain dirinya. 

Yakni seorang pemimpin yang mampu membaca potensi Jawa Tengah dari pantura yang identik nelayan, jalur tengah yang identik pertanian, jalur pantura selatan banyak potensi yang harus digarap.

Terlebih, Jawa Tengah banyak proyek vital nasional mulai dari Brebes, Batang, Kendal, hingga Sragen. 

"Terkait pemimpin semuanya kembali ke masyarakat, saya yakin siapapun pilihan masyarakat Jawa Tengah nanti dia akan jadi sosok pimpinan dalam rangka kesatuan di Jateng," jelasnya. 

Ia pun menilai, calon pemimpin Jawa Tengah memiliki tantangan besar berupa mengejar ketertinggalan dari provinsi tetangga seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.

Solusi mengatasi pekerjaan rumah di Jawa Tengah itu, kata dia, bisa dengan cara mengkombinasikan kerangka pembangunan nasional dengan pengembangan wilayah lokal Jawa Tengah.