Kursi Ketum PPP Mardiono Digoyang Buntut Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, F-PPP Desak Munaslub

TRIBUNJATENG.COM - Tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Pemilu 2024 berbuntut panjang. Kursi Ketua Umum PPP yang saat ini diduduki Muhamad Mardiono mulai digoyang. 

 Kader PPP mendesak dilakukannya Muktamar Luar Biasa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggantikan kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Aspirasi ini seperti yang disuarakan Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP).

Mereka menilai, Mardiono telah gagal mengantarkan partai berlambang Kabah tersebut ke parlemen, karena tidak mencapai ambang batas 4 persen di Pemilu 2024.

Desakan itu disampaikan Ketua Umum F-PPP, Alki Sanagri pada Rabu (8/5/2024).

Alki mengatakan, tidak tercapainya ambang batas 4 persen suara PPP pada Pemilu 2024 merupakan sejarah terburuk yang memalukan selama partai ini berdiri.

“Sejarah terburuk bagi PPP tersebut dipimipin oleh H Muhamad Mardiono selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP,” tegasnya.

Baca juga: Cucu Mbah Maimoen, Gus Rojih Batal Jadi Anggota DPR, PPP Tak Lolos Ambang Batas Parlemen

Baca juga: Politikus Nasdem yang Juga Anak Ketua DPC Gerindra Daftar Pilkada Blora 2024 Lewat PDIP

Alki pun turut mengungkapkan, alasan mendasar gagalnya PPP lolos ke Senayan.

Dia menilai, Mardiono selaku pucuk pimpinan partai, kerap mengucap sumpah serapah dangan menyatakan siap korban harta dan nyawa bahkan menjual aset pribadi untuk kepentingan partai.

“Namun, tidak ada satupun janjinya yang dilaksanakan hingga menyebabkan gagalnya PPP lolos pada Pemilu 2024,” jelasnya.

Tak sampai di situ, Alki menyebutkan bahwa saat ini Mardiono kembali mencoba jualan janji lagi dengan berupaya meloloskan PPP melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, apapun amar putusan MK atas gugatan PPP nantinya, tidak ada satupun alasan Mardiono untuk mempertahankan jabatannya sebagai Plt Ketua Umum.

“Sudah gagal memimpin PPP di Pemilu 2024 meraih ambang batas 4 persen, dengan situasi ini seharusnya DPP PPP menjaga soliditas internal menuju pilkada serentak. Bukan sebaliknya memunculkan kegaduhan baru diinternal dengan memecah melah struktur partai,” jelasnya.

Dia juga menyoroti penonaktifan terhadap Ketua DPW PPP Sumatera Selatan baru-baru ini. Padahal, perolehan kursi PPP di DPRD Provinsi Sumsel bertambah lumayan signifikan.

“Ini bukti, suka tidak suka bahwa bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan Mardiono dan oknum PH DPP PPP yang membuat rakyat semakin tidak simpati terhadap PPP,” kata Alki.