Ganjar Ingatkan Prabowo,  Yang di Dalam Juga Bisa Mengganggu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang.

Eks Danjen Kopassus itu pun meminta pihak itu tidak mengganggu saat dirinya sudah dilantik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Bimtek dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) lalu.

Merespon hal tersebut, mantan Capres 2024 yang juga kader PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal peryataan Prabowo tersebut.

Ketika ditanya wartawan di usai bertemu relawan pendukung di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (10/5) sore, Ganjar pun mengingatkan Prabowo bahwa pihak yang turut bekerja sama bisa saja menjadi pengganggu dalam jalannya pemerintahan.

“Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun menjelaskan pihak yang justru mengganggu jalannya pemerintahan dari dalam.

Dia pun mencontohan bagaimana pihak itu justru terlibat kasus korupsi, padahal pemerintahan ingin berjalan secara bersih.

“Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu,” ujarnya.

Ganjar pun mengingatkan Prabowo, tak menutup kemungkinan bahwa pihak yang berada di luar justru banyak berkontribusi membantu pemerintahan berjalan baik.

“Yang di luar jangan jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya,” terangnya.

Dia juga meyebut, bahwa proses pengawasan atau check and balances akan berjalan jika ada pihak yang berada di luar pemerintahan. Termasuk, bagaimana masyarakat sipil turut terlibat dalam jalannya pemerintahan.

“Dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis,” katanya.

Namun, Ganjar mengaku setuju dengan peryataan Prabowo jika pihak yang menggangu itu justru membawa kehancuran atau merusak jalannya pemerintahan ke depan.

“Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan,” tegas Ganjar.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun menjelaskan maksud Prabowo Subianto soal jangan ganggu jika tidak mau bekerja sama.Habiburokhman menyebut tak ada maksud apa-apa soal pernyataan tersebut.

“Itu pernyataan normatif tidak tendensius ke mana pun,” kata Habiburokhman, Jumat (10/5).

Kontrol ke Pemerintah Wajib

Sementara itu,Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga ikut menanggapi pernyataan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Mardani mengatakan bahwa kontrol terhadap pemerintah tetap wajib dilakukan. Meskipun, menurut dia, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo.

"Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” kata Mardani Ali Sera dikutip dari Kompas TV, Sabtu (11/5).

Dia juga menyebutkan bahwa PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presisden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi oposisi pemerintah.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi, kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak.

"PKS selama ini oposisi tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera.

Sebagaimana diketahui, PKS pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

PKS bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, kedua partai rekan koalisi PKS nampaknya memberi isyarat bakal memilih bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

PKS juga memberikan kode ingin bertemu dengan Prabowo. Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap ada komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama soal tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Meski begitu, Syaikhu menyampaikan langkah politik PKS baru bisa ditentukan setelah musyawarah Majelis Syuro.

Namun, Prabowo masih menimbang waktu untuk bertemu dengan PKS. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

“Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu, sedang mencari momentum yang tepat,” kata Muzani pada 4 Mei 2024. (Tribun Network/ Yuda/novianti/kps/tribun jateng cetak)