Kabupaten Blora Raih Opini WTP ke-10 dari BPK, Bupati Arief: Kami Persembahkan Untuk Warga Blora

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora berhasil memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. 

Penghargaan tersebut, merupakan kali kesepuluh secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Blora, sejak pemeriksaan tahun anggaran 2014.

Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Bupati Blora, Arief Rohman, dan Wakil Ketua DPRD Blora Sakijan, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Semarang, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Pemkot Tegal Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut

Hal itu ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dan penandatanganan berita acara.

"Alhamdulillah kami statusnya adalah WTP yang ke sepuluh, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab, Pak Sekda beserta seluruh OPD dan juga dewan yang sudah bersinergi, ini kami persembahkan untuk masyarakat Blora," terang Arief, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.

Arief menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

"Kami bertekad untuk selalu mengikuti segala aturan dan pedoman telah diterbitkan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai acuan bagi kami agar dapat menyiapkan LKPD menjadi lebih baik, akuntabel terukur dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan," jelasnya.

Selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut, Arief mengaku akan menindaklanjuti catatan dan masukan dari BPK RI sesuai dengan arahan dan ketentuan.

Arief menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Blora dengan memberikan Opini WTP atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perlu diketahui, Opini WTP yang diberikan BPK RI kepada Kabupaten Blora, menunjukkan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2023 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Arief berharap prestasi tersebut menjadi penyemangat jajarannya, untuk terus menjadi lebih baik ke depannya. 

"Semoga dengan prestasi Opini WTP yang kesepuluh ini akan semakin memacu kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan," terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho menuturkan bahwa setelah melalui berbagai tahapan pemeriksaan, pada saat ini BPK RI memberikan opini atas LKPD Kabupaten Blora tahun anggaran 2023.

"BPK memberikan opini atas  LKPD dua kabupaten, satu, untuk Kabupaten Blora adalah wajar tanpa pengecualian dan Kabupaten Temanggung wajar tanpa pengecualian," jelasnya

Pihaknya ingin agar adanya Opini WTP dari BPK RI tersebut bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Blora dan Temanggung agar semakin baik dalam kinerjanya.

Baca juga: Kementan Disebut Beri Rp5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP