Ketua DPRD Kudus, Masan: Perbaikan Fasilitas Pendidikan Jangan Ditunda, Harus Jadi Prioritas

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, H Masan menyoroti program perbaikan fasilitas penunjang pendidikan di Kota Kretek yang tak kunjung dimulai pada tahun anggaran 2024.

Menurut dia, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus sudah mendapatkan anggaran yang cukup besar untuk digunakan memperbaiki sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang pendidikan. 

Namun, pekerjaan fisik perbaikan sekolah tak kunjung dimulai hingga pertengahan Mei.

Sementara anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 yang disahkan pada November 2023 lalu seharusnya sudah bisa digunakan sejak Januari 2024.

Artinya, kinerja dari dinas terkait dinilai lamban karena tidak bisa melakukan percepatan pembangunan. 

Sehingga berdampak pada serapan anggaran Disdikpora yang tidak berjalan lancar. 

"Anggaran sudah kami sahkan pada November 2023, kenapa sampai saat ini belum dilaksanakan, kendalanya apa," terangnya, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Dua Ranperda Susulan Diusulkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus

Masan menyebut, sarana dan prasaran penunjang pendidikan sangat dibutuhkan terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Kudus ke depan.

Sarpras yang lengkap dengan kondisi baik dapat menunjang kualitas pendidikan masyarakat Kudus.

Sebaliknya, Sarpras dalam kondisi kurang ideal bakal mempengarungi kualitas  pendidikan pada anak-anak. Karena pendidikan tidak berjalan optimal. 

"Sarpras pendidikan, ini sudah menuju setengah tahun. Sejak tiga bulan pertama, dan ini sudah memasuki bulan ke lima belum ada perubahan, pembangunan fisik belum ada yang jalan. Ini jadi keprihatinan kita bersama," ucapnya. 

Masan menyayangkan kinerja kepala daerah hingga kepala dinas terkait yang tidak bisa menjalankan tugas masing-masing dengan maksimal.

Sehingga program pembangunan daerah yang sudah direncanakan jauh-jauh hari molor dari jadwal yang sudah disiapkan.

Sebagai Ketua DPRD, Masan berharap kepala daerah bisa mengambil tindakan agar semua program pembangunan daerah di Kabupaten Kudus segera dimulai, termasuk perbaikan Sarpras pendidikan. 

"Kalau ini soal sistem yang tidak bisa diajak cepat, kenapa program pembangunan nasional sudah berjalan. Ini persoalan SDM, kalau tidak bisa menjalankan tugas ya harus dievaluasi," tegasnya.