DPRD Jepara Soroti Data Kependudukan Harus Sesuai

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – DPRD Kabupaten Jepara soroti Administrasi kependudukan (adminduk) adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dan disahkan dalam sebuah kartu. 

Menurut Ketua DPRD Jepara, Haizul Maarif, adminduk penting untuk segera diurus. 

Pria yang kerap disapa, Gus Haiz menegaskan bahwa data kependudukan harus selalu update. 

Ia menjamin masyarakat Jepara bahwa saat ini dalam pengurusan tidak ada lagi denda apapun. 

Gus Haiz ingin masyarakat lebih proaktif dalam mengurus adminduk.

“Sebagai wakil rakyat sering dimintai bantuan untuk urus KTP atau akte kelahiran. Kalau ada butuhnya baru mengajukan. Jangan seperti itu. Kita hidup butuh KTP, akte kelahiran, KK, itu yang wajib. Jangan waktu terdesak baru diurus,” kata Gus Haiz dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Rabu (29/5/2024).

Gus Haiz mengimbau kesesesuaian data hingga detail, termasuk satu huruf. 

Ia mencontohkan dalam imigrasi, banyak KTP dan KK tidak sesuai padahal salah di satu huruf tidak dapat diterima.

“Jadi tolong masyarakat sekarang bagi yang punya antara KTP, KK, akte semua harus sama. Bukan untuk pemerintah tapi untuk kita semua,” 

Mengenai kesadaran masyarakat Jepara terhadap pengurusan adminduk, Abdul Syukur selaku Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara mengakui bahwa memang membutuhkan waktu. 

Ia menekankan betapa pentingnya dokumen kependudukan individual karena sejak lahir hingga meninggal Diskdukcapil menerbitkan dokumen.

“Wong Jepara biasanya males ngurus sendiri, sekarang kami buka lewat online dan pelayanan lewat desa. Cukup datang ke balai desa. Kami menerbitkan akte itu tidak otiomatis, harus ada yang mengajukan keluarganya. Sekarang tidak lama. Sudah saya wanti-wanti maksimal 2 hari selesai KTP dan KK,” kata Syukur.

Terkait tertib adminduk, Abdul Syukur mengingatkan warga Jepara bahwa itu penting untuk perencanaan pembangunan, pelayanan, bahkan akses kesehatan dan sosial.

“Masyarakat yang dibiayai jamkesmasnya oleh Pemda orangnya sudah meninggal tidak dilaporkan, itu tidak putus akhirnya ketahuan BPK. Kami mendorong masyarakat untuk lebih tertib. Kalau dulu agak ogah-ogahan lewat makelar, kalau lewat itu kadang hurufnya salah, setelah sekian lama baru ketahuan salah,” ungkapnya. (Ito)