Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pekalongan

Kenaikan HET Beras dan MinyaKita Diharapkan Tak Memberatkan Masyarakat

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid berharap, kenaikan HET beras maupun MinyakKita tersebut tidak terlalu memberatkan warga.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: Muhammad Olies
TribunJateng.com/Aisya Aulia
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Pusat menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng murah, MinyaKita.

Tidak hanya itu, HET beras juga mengalami kenaikan, baik di pasar tradisional maupun retail modern.

Bahkan, kenaikan ini diteken dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid berharap, kenaikan HET beras maupun MinyakKita tersebut tidak terlalu memberatkan warga.

Selain itu, Mas Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan tersebut mendorong agar pemerintah pusat tetap menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas).

"Kenaikan harga itu kan fluktuatif, terutama isunya sangat sensitif sekali, terutama mengenai sembako. Sebetulnya, kenaikan ini giliran saja, dimana sekarang terjadi pada beras dan minyak goreng, sebelumnya gula pasir dan telur yang sempat naik."

"Tapi, apapun kebijakan Pemerintah Pusat, semoga bisa memberikan kebijakan yang bisa berimbas terhadap antisipasi supaya harga-harga sembako di tengah masyarakat terlalu naik dan memberatkan masyarakat," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Rabu (5/6/2024).

Baca juga: Mendag Sebut HET MinyaKita Bisa Jadi Rp 15.500/liter

Baca juga: HET Beras Segera Naik, Ini Angka Kisarannya

Menurutnya, selain beras dan MinyaKita sebelumnya komoditas lain sempat mengalami kenaikan harga seperti telur yang mencapai Rp 32.000/kg dan gula pasir di angka Rp 17.500/kg.

Namun, saat ini harga sudah kembali normal.

Disampaikan Mas Aaf, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia (RI) sempat mengundang beberapa Kepala Daerah untuk melakukan rapat koordinasi (rakor).

"Harapannya dengan adanya rakor tersebut, bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," ujarnya. (Dro)

 

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved