PROKONTRA TAPERA : Eko Sebut Iuran Tapera Jadi Stimulus Penyediaan Rumah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Pengembang perumahan di Jateng yang tergabung dalam Asosiasi Perumahan Sederhana Nasional (Apernas) menilai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bakal menjadi stimulus bagi pekerja untuk bisa memiliki rumah.

Ketua DPW Apernas Jateng, Eko Purwanto mengatakan, Tapera juga bisa mengurangi backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat di provinsi ini.

"Kalau dari sisi pengembang, itu bagus untuk penyediaan rumah bagi pekerja yang belum punya rumah. Itu sebenarnya bisa menjadi stimulan tersendiri, karena setiap pekerja pasti akan punya tabungan perumahan," katanya, melalui sambungan telepon, Selasa (4/6).

"Itu juga bisa dipakai oleh mereka misalnya tahun ke-5 atau ke-10 untuk membeli rumah atau renovasi rumah, ataupun untuk keperluan lain yang berhubungan dengan papan. Tinggal itu nanti skema yang ada mengikuti dari kebijakan BP Tapera," sambungnya.

Namun, Eko menekankan, yang menjadi kontroversi adalah dari sisi pekerja, di mana mereka diwajibkan menyisihkan penghasilannya untuk membayar iuran itu.

Sementara, tantangan yang dihadapi adalah ekonomi yang serba susah. "Tantangan yang dihadapi saat ini adalah ekonomi yang serba susah, serba sulit," tukasnya.

Eko menyatakan, backlog perumahan di Jateng sangat tinggi. Pada 2024, backlog di provinsi ini mencapai lebih dari 324.000 unit, sedangkan penyediaannya rata-rata sekitar 15.000 unit/tahun.

"Backlog 324.855 itu jika dicapai dengan 15.000/tahun, masih lama. Jadi harus ada treatment khusus supaya backlog rumah ini terkejar," ucapnya.

Ia menyebut, beberapa persoalan yang dihadapi dalam penyediaan rumah saat ini di antaranya adalah terkait dengan keterbatasan lahan.

Selain itu juga harga tanah dan material yang terus meningkat, serta pendapatan per kapita atau UMK yang masih rendah.

"Penyebabnya, penyediaan rumah belum banyak karena keterbatasan lahan. Pengembang juga membuat perumahan ada kendala di lapangan, seperti harga tanah sudah mahal. Lahan untuk perumahan subsidi juga sangat sulit, area pengembangan lokasi yang strategis atau dekat dengan kota sudah tidak ada, rata-rata jauh," paparnya.

Untuk mengatasi hal itu, Eko mengungkapkan, ke depan akan dilakukan penyesuaian dari perkembangan harga.

"Misal harga subsidi disesuaikan dengan harga pasar tanah. Jadi pemerintah membantu menekan, menyelaraskan perkembangan harga tanah, bahan baku material, dan harga yang berhubungan dengan konstruksi," tuturnya. (idy)

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Target Ekonomi 2025 Tumbuh di Kisaran 5 Persen Ambisius Tapi Realistis

Baca juga: Pemprov Jateng Berhasil Pertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

Baca juga: KPK Periksa Hasto Pekan Depan Terkait Kasus Harun Masiku

Baca juga: Tabel Angsuran KUR BRI 5 Juni 2024, Lengkap Sampai Rp 100 Juta