Sekda Amir Sebut CSR, Redistribusi Pendapatan Kurangi Kesenjangan Kemakmuran di Kabupaten Tegal 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Pengelolaan dana CSR atau corporate social responsibility melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), merupakan upaya pemerintah meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud, saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran TJSLP Kabupaten Tegal, di Hotel PrimeBiz, Kota Tegal, Senin (3/6/2024).

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kesenjangan kemakmuran, terutama kemiskinan ekstrem. 

Sehingga pemanfaatan dana CSR ini, diharapkan mampu mengisi celah yang tidak terjangkau pemerintah lewat bantuan sosial. 

Meski demikian, penyaluran dana CSR sebagai kewajiban dan wujud solidaritas sosial oleh perusahaan ini cenderung parsial, mengutamakan lingkungan di sekitar perusahaan atau lokasi pabrik.

“Penyaluran dana CSR lewat Forum TJSLP ini, lebih dimaksudkan untuk memastikan pendistribusiannya tidak terkonsentrasi hanya di lingkungan industri atau perusahaan, tapi juga kantong-kantong kemiskinan yang justru berada di luar kawasan industri,” ungkap Amir Makhmud, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Jumat (7/6/2024). 

Melalui peran Forum TJSLP Kabupaten Tegal, sambung Amir, pelaksanaan CSR diharapkan bisa lebih tepat salur, tepat kualitas, dan tepat kuantitas. 

Hal itu, karena penentuan sasarannya sudah berbasis data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dipadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Adapun pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Tegal sendiri, telah diatur melalui Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang TJSLP.

Di hadapan direktur dan perwakilan pemilik perusahaan besar di Kabupaten Tegal, Amir meminta dana CSR bisa disalurkan melalui Forum TJSLP. 

Setidaknya jika perusahaan akan menjalankan rencana kerja tahunan, CSR-nya sudah melalui proses konsultasi atau koordinasi dengan Forum TJSLP, atau Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Terungkap, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tegal tahun ini berkurang 0,49 persen poin, dari 0,73 persen di tahun 2023 menjadi 0,24 persen di tahun 2024 atau setara 3.480 jiwa.

Demikian halnya dengan angka kemiskinan penduduk Kabupaten Tegal yang juga terus berkurang, dari level puncak 8,6 persen saat pandemi Covid-19, menjadi 7,3 persen di tahun 2023 atau terendah ke delapan di Jawa Tengah.

“Bagi perusahaan yang akan menyalurkan bantuan sosialnya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, pastikan penerimanya adalah mereka yang benar-benar berhak,” pesan Amir. 

Ditambahkan Amir, data penduduk miskin ekstrem by name, by address bisa diakses melalui Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Data ini bisa digunakan, bahkan sudah ada pemeringkatan berdasarkan desil terbawah tingkat kesejahteraan. 

Pelaksanaan CSR tidak terbatas pada program bantuan sosial, melainkan juga pembangunan infrastruktur dasar di kantong kemiskinan ataupun membuka akses wilayah terpencil. 

Seperti pada CSR pembangunan jembatan gantung di Desa Wotgalih, Kecamatan Jatinegara, dan Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja yang disinergikan dengan program Karya Bakti TNI Perdesaan.

Pelaksanaan CSR lainnya yang menurut Amir dibutuhkan warga miskin, adalah stimulan bantuan bedah rumah. 

Menurutnya, sepanjang tahun 2016-2023 pihaknya telah merehab sedikitnya 9.521 unit rumah tidak layak huni milik. 

Tahun ini, kembali dialokasi dana APBD Kabupaten Tegal 2024 senilai Rp 11,28 miliar untuk merehab 564 unit rumah tidak layak huni, dengan indeks Rp 20 juta per unitnya. 

"Selain juga ada alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 senilai Rp 5 miliar, untuk merehab 250 unit rumah tidak layak huni," katanya. 

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal Endah Rahmawati, menuturkan jika program TJSLP merupakan wujud komitmen setiap perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk masyarakat pekerja.

Sehingga di sini, pihaknya mengajak pelaku usaha dan pemerintah daerah berkolaborasi melalui program perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja terkait berbagai risiko selama masa kerjanya. 

Apakah itu melalui program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Mari kita bersinergi bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui program perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Endah. (dta)