TNI Akan Kirim Pasukan Batalyon Zeni Ke Gaza untuk Misi Perdamaian

Saat ini, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.

Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Hal tersebut di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.

Selain itu, kata Agus, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.

Dia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.

Kementerian tersebut di antaranya Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes.

Rapat dilaksanakan pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.

Agus juga melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza rencananya merupakan misi Joint Humanitarian Operation atau misi kemanusiaan gabungan.

Saat ini, kata Agus, terdapat dua Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan yang menyatakan siap dan bersedia untuk ikut dalam operasi kemanusiaan bersama (Joint Humanitarian Operation) ke Gaza Palestina.

Kedua Panglima Angkatan Bersenjata tersebut berasal dari Singapura dan Australia.

"Yang sudah confirm Panglima Singapura, dan Panglima Australia siap Joint Humanitarian Operation," kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).

Tentunya, kata dia, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata dia.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi dengan Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," sambung Agus.

Agus juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.