2 Faktor Ini Disebut Penyebab PPP Tak Lolos ke Gedung DPR, 31 Tahun Eksis di Perpolitikan Indonesia

TRIBUNJATENG.COM - Harapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk lolos ke parlemen nayris dipastikan kandas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak enam gugatan sengketa hasil Pileg 2024 yang diajukan partai tersebut.

Ini bakal menjadi momen bersejarah karena untuk kali pertama bagi PPP tidak lolos ke parlemen setelah 31 tahun eksis dalam perpolitikan di Tanah Air.

Berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP hanya memperoleh 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen pada Pileg 2024.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu, sebuah partai politik (parpol) harus memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk bisa mengirimkan kadernya di DPR RI.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut bahwa kegagalan PPP lolos ke parlemen dari hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 adalah buntut dari kegagalan memetakan pemilih yang 60 persen adalah pemilih muda.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan partai Islam yang sudah 31 tahun eksis dalam perpolitikan di Tanah Air itu untuk pertama kalinya gagal menembus parlemen.

Faktor pertama, PPP gagal meningkatkan atau memaksimalkan kinerja politik mereka untuk mengamankan ambang batas lolos ke parlemen sebesar 4 persen dari suara nasional.

Baca juga: Gugatan Sengketa PPP ke MK Berguguran, Dalil Permohonan Pemohon Dinilai Kabur

Baca juga: 9 Tokoh Berebut Surat Penugasan Cabup dari PPP Pilkada Kudus, 6 Orang Dipastikan Gugur

Adi menyebut bahwa PPP gagal karena sejumlah survei sebelumnya telah mempersepsikan perolehan suara partai berlambang Kabah tersebut tidak mencapai 4 persen meskipun masih ada perhitungan rentang margin of error dari survei.

“Sebenarnya sejak awal, jauh sebelum pileg dilaksanakan kan sudah begitu banyak survei yang mengindikasikan bahwa PPP diprediksi tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen,” kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (11/6/2024).

“Artinya, saya kira sudah banyak petunjuk PPP sudah masuk dalam lampu kuning supaya mereka meningkatkan akseptabilitas dan kinerja mereka untuk mengamankan 4 persen,” ujarnya melanjutkan.

Faktor kedua, Adi mengatakan, PPP gagal menangkap portofolio pemilih di 2024 yang sekitar 60 persennya adalah gen z dan gen y atau pemilih muda. Sebab, diketahui bahwa pemilih loyal PPP adalah pemilih tradisional yang tersebar di pedesaan.

PPP disebut gagal melakukan perubahan gaya komunikasi dan peneterasi politik terhadap pemilih muda yang preferensi politiknya berbeda dengan pemilih tradisional yang menjadi basis suara PPP.

“Dalam konteks inilah sepertinya memang PPP agak sedikit gagal menangkap semangat zaman, ada pergeseran perilaku pemilih."

"Yang dulu misalnya PPP sangat mengandalkan pemilih-pemilih tradisional mereka. Tetapi, per hari ini pemilih tradisional itu semakin berkurang dimakan usia dan pada saat yang bersamaan ketika muncul pemilih-pemilih muda itu gagal untuk ditangkap,” katanya.

Bahkan, Adi langsung menyebut bahwa para calon anggota legislatif (caleg) PPP di beberapa daerah gagal menangkap perubahan pemilih tersebut. Secara konkret, terkait dengan model kampanye sampai visi misi.