Tekanan Berlapis Bikin Briptu Dhila Bakar Suami, Komnas Perempuan: Respon Reaktif Istri

TRIBUNJATENG.COM - Tekanan hidup disinyalir menjadi sebab di balik kasus polwan bakar suaminya yang juga seorng polisi.

Demikian temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Kasus yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur ini tentu saja sangat memperihatinkan.

Baca juga: Tampang Terguncang Briptu Dhila, Sempat Kirim Pesan Sebelum Bakar Suami, Alami Baby Blues?

Baca juga: Pria di Kembaran Banyumas Ditangkap Polisi Karena Perkosa Tetangganya yang Disabilitas Mental

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebut kasus tersebut adalah bentuk reaksi dari istri yang mengalami banyak tekanan dalam perkawinannya.

“Tindak pembakaran tersebut tampaknya merupakan eskalasi masalah dan respon reaktif istri pada tekanan yang semakin membesar di dalam perkawinannya,” ujar Andy, Kamis (13/6/2024), dikutip dari keterangan pers Komnas Perempuan.

Menurut Andy, polwan yang juga pihak istri mengalami tekanan berlapis.

Hal itu bisa saja berupa tekanan ekonomi maupun tekanan psikis.

Tekanan muncul karena susami diduga kerap menghabiskan uangnya untuk judi online.

Padahal, suami dan istri tersebut memiliki tiga anak yang masih berusia di bawah tiga tahun.

Adapun anak pertama berusia 2 tahun dan anak kembar berusia 4 bulan.

Andy menjelaskan, bisa saja pihak istri mengalami kelelahan fisik dan psikis dalam merawat tiga batita.

Kelelahan ini diperparah dengan adanya pertengkaran berulang akibat perilaku suami yang kerap main judi online.

Hingga kemudian sang istri merasa tekanannya memuncak dan terjadilah bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan membakar suami. 

“Situasi kekerasan di dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian yang lebih serius untuk ditangani segera agar tidak berkelanjutan dan berakibat fatal. Dalam hal ini, penghilangan nyawa maupun bunuh diri,” ujarnya. 

Dia menilai kasus polwan bakar suami ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak terkait intervensi yang lebih komprehensif pada persoalan KDRT, termasuk di lingkungan kepolisian.