Timwas Haji DPR RI Sebut Pemondokan Jemaah dari Kalbar Tak Ramah Lansia, Perlu Evaluasi 

TRIBUNJATENG.COM - Hasil pemantauan lapangan oleh Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengungkapkan, ada sejumlah kekurangan yang ada di pemondokan jemaah haji Indonesia asal Kalimantan Barat.

Kekurangan tersebut ditemukan setelah Syarief melakukan peninjauan langsung ke pemondokan di Mekkah, Rabu (12/6/2024).

Syarief berpendapat, fasilitas tersebut tidak ramah bagi jemaah lanjut usia (lansia).

Lokasi pemondokan berada di lantai atas sehingga menyulitkan lansia. Selain itu, kamar-kamar dalam fasilitas tersebut terlalu sempit.

“Kondisi ukuran kamar yang terlalu sempit membuat para jemaah sulit bergerak leluasa. Ini tentu mengganggu kenyamanan mereka. Lokasi lantai yang terlalu tinggi, khususnya akan menyulitkan dan membahayakan lansia,” ujar Syarief menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2024).

Baca juga: DPR RI Akan Bentuk Pansus Penyelenggaraan Haji, Akan Evaluasi Petugas hingga Anggaran

Syarief mendesak pihak terkait untuk segera melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap pemondokan tersebut.

"Kami berharap pihak penyelenggara segera melakukan perbaikan agar para jemaah, khususnya yang lansia, dapat beribadah dengan nyaman dan aman," kata Syarief.

Timwas Haji DPR RI terus berkomitmen untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji.

Syarief menekankan pentingnya peninjauan secara langsung untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan dan menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan dalam layanan ibadah haji.

Dengan adanya peninjauan langsung, Syarief berharap ada perbaikan signifikan pada fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari Kalimantan Barat.

Jemaah memerlukan kenyamanan agar ibadah haji terlaksana dengan lebih baik dan khusyuk.

Masalah Kesehatan Haji Carut Marut

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji. 

Cucun menegaskan, masalah kesehatan jemaah haji yang carut-marut tidak mungkin diselesaikan Komisi VIII DPR RI sendiri karena komisi ini tidak memiliki kewenangan untuk memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Permasalahan haji yang melibatkan banyak aspek, mulai dari kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. 

"Komisi IX harus masuk. Bicara tentang imigrasi, ini harus Komisi III. Saya sendiri di Komisi III akan mempertanyakan apa kebijakan ke depan agar masalah ini tidak terjadi lagi," katanya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024).

Untuk itu, kata dia, penyelesaian masalah haji yang melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemenkes, dan sektor terkait tidak cukup hanya dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

"Ini melibatkan berbagai sektor terkait jemaah haji, baik yang khusus maupun reguler, harus melibatkan semua kementerian yang ada di sana. Makanya tidak cukup dengan Panja Komisi VIII,” katanya.

Menurut Cucun, koordinasi yang baik antara Kemenag, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang membawahi imigrasi, serta Kemenkes sangat diperlukan.

"Makanya diperlukan pansus untuk menyelesaikan problematika haji ini," tegasnya.

Pembentukan pansus diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antarkementerian dan lembaga terkait sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan menyeluruh.

Dengan adanya pansus, penyelenggaraan haji ke depan diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah.

Lebih lanjut, Cucun mengatakan, tingginya semangat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji harus diimbangi dengan antisipasi dini agar masalah-masalah yang ada tidak terulang. 

"Masyarakat itu spirit ingin hajinya tinggi. Mereka tidak ada urusan, yang penting datang ke sini bisa berhaji. Nah, antisipasi sejak dini jangan sampai ini lolos," ujarnya dalam siaran pers.

Kuota haji, anggaran hingga petugas haji menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun 2024 ini.

Hal tersebut berdasar hasil pengamatan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang menemukan banyak kebijakan yang perlu diperbaiki.

Perbaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Maka, Timwas Haji DPR RI berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan bahwa Pansus Haji akan dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen ibadah haji.

Hal tersebut mencakup kuota haji, anggaran, dan petugas haji.

"Evaluasi bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya normatif, tetapi juga praktis. Misalnya, manajemen kuota haji, petugas haji, dan keuangan haji. Sistem-sistem ini kami (temukan) hampir tiap tahun, waktu sangat terbatas,” ujarnya di Mekkah, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2024).

Diah mengatakan, Pansus Haji dapat mengatasi masalah dengan pendekatan lintas sektor. Ini sejalan dengan masalah kebijakan haji yang melibatkan banyak kementerian serta instansi.

"Untuk perubahan kebijakan, kami butuh masukan dari berbagai variabel dan ruang untuk penyelenggaraan haji. Bisa jadi masukan untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal diplomasi. Kemudian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai apa yang membuat makanan haji Indonesia kalah kompetisi dengan makanan impor. Masukan-masukan ini yang perlu kami telaah," jelasnya.

Lebih lanjut, Diah menyatakan bahwa evaluasi oleh Pansus Haji akan mencakup efisiensi anggaran. Ia berharap dengan adanya Pansus Haji, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.

"Dengan adanya Pansus Haji, bisa jadi masukan untuk undang-undang (UU) perubahan haji serta evaluasi sampai ke titik-titik efisiensi anggaran. Kami bisa melihat lebih dalam," tambahnya.

Pansus Haji diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, kualitas pelayanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia di masa mendatang dapat terus ditingkatkan.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia