DPRD Semarang Menilai Perlu Anggaran Lebih Besar Drainase Daripada Jalan Untuk Penuntasan Banjir

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang menyoroti anggaran untuk penuntasan banjir di ibu kota Jateng.

Pasalnya, penuntasan banjir menjadi program prioritas dalam Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Semarang 2025. 

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, selama ini proporsi anggaran pembangunan jalan lebih besar dibanding pembangunan drainase.

Baca juga: Program 2025 Prioritas Tuntaskan Banjir dan Visi Misi Hendi - Ita

Semestinya, anggaran pembangunan drainase harus lebih besar untuk menuntaskan banjir di kota lunpia. 

Dalam RKPD Kota Semarang 2025, dia menilai, anggaran sudah proporsional karena anggaran drainase lebih besar dibanding jalan. 

Total anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 380 miliar. Rinciannya, pembangunan jalan sebesar Rp 108 miliar, drainase senilai Rp 144 miliar, dan sisanya untik penunjang diantaranya gaji. 

"Kita mencermati, kalau menuntaskan program banjir dan rob harunsya begitu. Selama ini proporsi besar di jalan. Sekarang dibalik. Saya membaca di DPU anggaran drainase lebih besar dibanding anggaran perbaikan jalan. Seharusnya pemkot memang memprioritaskan hal ini. Di visi misi jelas, penuntasan rob banjir," ujar Suharsono, usai rapat RKPD Kota Semarang 2024 di ruang paripurna, Selasa (25/6/2024). 

Selain penuntasan rob dan banjir, dalam RKPD 2025 juga disebutkan penuntasan visi misi, program lanjutan, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

Pihaknya menyebut, anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebesar Rp 305 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana. 

Artinya, menurut dia, RKPD 2025 ini sudah mencakup keselueugan.

Hanya saja, selaku komisi C, dia ingin ada detail penjelasan program lanjutan. Hal ini perlu dibahas lebuh lanjut untuk bisa mencermati apa saja program pemkot selama 2025. 

"Kalau dari sisi komisi X kami ingin detial prioritas pembangunan lanjutan. Kami usulan supaya ada pembahasan lebih lanjut mencermati lebih dalam apa-apa program pemkot," pintanya. 

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman pun setuju agar RKPD ini dibahas di setiap komisi agar masing-masing komisi memahami program pemkot. 

"Masing-masing komisi kami beri kesempatan. Dari komisi baru masuk ke banggar. Nanti lebih jelas disana. Apa saja yang dibutuhkan, bisa selesai 2025 atau ada kelanjutannya. Besok kami beri kesempatan komisi utk mempertajam dengan mitra masing-masing. Kebanyakan di komisi C kaitannya dengan empat prioritas tersebut," jelas Pilus, sapaannya. 

Baca juga: Wawalkot Pekalongan Salahudin Minta DPUPR Lakukan Penyempurnaan Penanganan Banjir dan Rob

Menurutnya, pembahasan RKPD di setiap komusi penting. Selama ini, penyusunan RKPD tidak pernah melibatkan komisi.